WARTA, TANJUNG SELOR – Hutan mangrove di pesisir Desa Liagu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, bukan sekadar bentang alam hijau yang menjaga garis pantai. Bagi masyarakat pesisir, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari sumber penghidupan yang harus dirawat agar tetap memberi manfaat hingga generasi mendatang.
Kesadaran tersebut terus diperkuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kehutanan (Dishut). Salah satunya lewat Sosialisasi Forest Programme (FP)-VI bertema “Mendukung Perlindungan dan Pengelolaan Berkelanjutan Ekosistem Mangrove” yang digelar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tarakan di Desa Liagu, Selasa (28/7).
Mewakili Kepala KPH Tarakan Arief Rakhman, S.Hut., M.AP., kegiatan tersebut dibuka dengan penekanan bahwa menjaga mangrove bukan pekerjaan yang bisa dibebankan kepada pemerintah semata. Masyarakat pesisir justru menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.
Arief menyampaikan, Forest Programme (FP)-VI merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman melalui KfW yang diarahkan untuk memperkuat perlindungan sekaligus pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
Program tersebut tidak hanya berbicara mengenai konservasi. Lebih jauh, FP-VI juga diarahkan agar masyarakat dapat memanfaatkan potensi kawasan mangrove secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan, tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kami hadir untuk memastikan program ini benar-benar dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Arief.
Mangrove Liagu Punya Peran Strategis
Arief menjelaskan, Desa Liagu berada dalam kawasan Delta Kayan Sembakung yang memiliki luas sekitar 25.018 hektare. Kawasan tersebut memiliki nilai ekologis yang penting sehingga membutuhkan pengelolaan dan perlindungan secara bersama-sama.
Menurutnya, masyarakat harus ditempatkan sebagai mitra dalam menjaga keberlanjutan kawasan mangrove.
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin membangun kesamaan pemahaman. Masyarakat perlu mengetahui manfaat mangrove, memahami aturan pengelolaannya, sekaligus mampu memanfaatkan potensinya secara bijaksana demi kesejahteraan generasi mendatang,” katanya.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar pelestarian mangrove tidak berhenti pada kegiatan penanaman atau perlindungan kawasan saja, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan, pemanfaatan, hingga menjaga keberlanjutannya.
Warga Liagu Siap Terlibat
Dukungan terhadap program tersebut disampaikan Kepala Desa Liagu, Samsir G. Ia mengapresiasi perhatian Pemprov Kaltara dan kehadiran jajaran KPH Tarakan dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat.
Menurut Samsir, masyarakat Desa Liagu telah lama berharap adanya pendampingan yang lebih terarah dalam mengelola kawasan mangrove yang selama ini menjadi salah satu bagian dari kehidupan dan sumber penghidupan warga.
“Kami sangat bersyukur dan mendukung penuh pelaksanaan Forest Programme FP-VI. Sosialisasi ini memberi pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, dan kami siap bersama-sama menjaga kelestarian mangrove untuk masa depan anak cucu,” ujarnya.
Sosialisasi di Desa Liagu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan serupa yang sebelumnya telah dilaksanakan di Desa Tanjung Buka dan Desa Salimbatu.
Pemprov Kaltara berharap semakin luasnya edukasi dan pendampingan kepada masyarakat pesisir dapat menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga ekosistem mangrove.
Dengan demikian, hutan mangrove di wilayah pesisir Kaltara tidak hanya tetap terjaga sebagai benteng alami lingkungan, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat tanpa kehilangan fungsi ekologisnya.
