WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi, termasuk sistem pembayaran parkir dan layanan kepelabuhanan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, Idham Chalid Darmawan, mengatakan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Namun, digitalisasi dapat menjadi peluang untuk membuat layanan lebih praktis sekaligus memperkuat transparansi penerimaan daerah.
Salah satu inovasi yang mulai dikembangkan adalah pembayaran menggunakan QRIS. Sistem non-tunai tersebut dinilai memudahkan masyarakat sekaligus membantu pencatatan transaksi secara lebih tertib.
“Pemerintah bahkan mempersiapkan penerapan pembayaran non-tunai untuk tiket speedboat dan retribusi parkir di Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor sebagai langkah antisipatif terhadap kebocoran PAD,” ujar Idham.
Selain QRIS, konsep manless parking atau parkir tanpa petugas juga mulai dilirik. Sistem serupa telah diterapkan di sejumlah fasilitas umum di Tarakan dan dinilai mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir.
Menurut Idham, transformasi digital menjadi bagian dari upaya membangun layanan transportasi yang semakin modern, transparan, dan akuntabel.
“Dengan terus mendorong transformasi digital, Dishub Kaltara berharap pembangunan sektor transportasi semakin akuntabel dan berbasis teknologi,” tambahnya.
Digitalisasi tersebut diharapkan memberi manfaat ganda, yakni memudahkan masyarakat sekaligus memperkuat penerimaan daerah melalui sistem pembayaran yang lebih tertib dan transparan.
