WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus melaju dalam transformasi digital tata kelola pemerintahan. Salah satu terobosan terbaru diwujudkan melalui integrasi E-Katalog Versi 6 (v6) dengan Sistem Pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang diyakini mampu mempercepat proses pembayaran pengadaan barang dan jasa secara lebih transparan dan akuntabel.
Inovasi tersebut disosialisasikan dalam kegiatan yang digelar Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara di Gedung Kantor Bankaltimtara, Rabu (24/6). Kegiatan dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., yang mewakili Gubernur Kalimantan Utara.
Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, Taufik menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan daerah kini menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, efisien, dan bebas dari hambatan birokrasi.
“E-Katalog Versi 6 menghadirkan berbagai penyempurnaan, mulai dari sistem pencarian yang lebih cepat, transparansi harga yang lebih baik, hingga pelacakan transaksi yang semakin akurat,” ujarnya.
Menurutnya, manfaat tersebut akan semakin maksimal ketika terhubung langsung dengan sistem pembayaran SP2D Online. Dengan integrasi ini, pembayaran kepada penyedia dapat diproses secara real-time setelah tahapan pengadaan selesai dilaksanakan.
Selain mempercepat pencairan dana, sistem terintegrasi ini juga dinilai mampu meminimalkan kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemprov Kaltara menargetkan seluruh proses, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), verifikasi perbankan hingga pelaporan dokumen, dapat berjalan dalam satu ekosistem digital yang terhubung.
“Melalui sistem yang semakin terintegrasi ini, kita ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha menjadi lebih cepat, transparan, dan terpercaya,” kata Taufik.
Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan sosialisasi sebagai sarana memperkuat pemahaman terhadap mekanisme baru yang akan diterapkan di seluruh perangkat daerah.
Integrasi E-Katalog v6 dan SP2D Online menjadi salah satu langkah strategis Pemprov Kaltara dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital yang modern serta mendukung percepatan reformasi birokrasi di daerah.
