WARTA, NUNUKAN – Aktivitas di Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Nunukan tak pernah benar-benar sepi. Setiap hari, masyarakat datang dan pergi menggunakan fasilitas tersebut untuk menunjang mobilitas dan transportasi laut.
Namun, di balik ramainya aktivitas itu, kondisi sejumlah bagian ponton mulai memprihatinkan. Penyangga konstruksi mengalami pengeroposan, terdapat bagian yang lepas, hingga kebocoran yang membuat petugas harus melakukan penanganan secara rutin.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Arming, S.H., saat melakukan monitoring ke kawasan PLBL Nunukan, Jumat (14/8/2026). Ia meninjau sejumlah fasilitas, termasuk Ponton 1, Ponton 2, dan bagian dermaga yang membutuhkan pemeliharaan.
“Beberapa kali kita turun di sini, mulai dari pembangunan Dermaga 3, Ponton 3, sampai Ponton 1 dan 2. Hari ini menjadi perhatian kita. Kondisinya memang sangat memprihatinkan,” ujar Arming.
Menurut Arming, kondisi tersebut perlu segera ditangani karena PLBL merupakan fasilitas pelayanan publik dengan volume pergerakan masyarakat yang tinggi.
“Ini menjadi pelayanan publik yang ada di Kabupaten Nunukan. Lalu lintas manusia dengan volume terbesar salah satunya berada di wilayah PLBL ini,” katanya.
Petugas Bergerak Sebelum Kerusakan Makin Parah
Di tengah keterbatasan penanganan, kepedulian justru terlihat dari para petugas UPTD PLBL. Mereka melakukan perbaikan sementara secara swadaya agar kerusakan tidak semakin membahayakan.
Petugas mengumpulkan dana secara bersama-sama, mencari pasir dan agregat, menyediakan semen, bahkan membawa peralatan sendiri untuk melakukan penanganan awal.
Arming mengapresiasi langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan.
“Saya mengapresiasi tinggi-tingginya. Ini perlu menjadi catatan pemerintah provinsi. Mereka mengumpulkan uang, membawa pasir sendiri, semen, dan alat sendiri karena kondisi atap dan bagian lainnya sudah mulai lepas-lepas,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menilai perbaikan swadaya tidak dapat menjadi solusi jangka panjang. Pemerintah tetap harus mengambil tanggung jawab untuk memastikan fasilitas publik tersebut aman dan layak digunakan.
Ada Anggaran Rp160 Juta
Arming mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara terkait rencana pemeliharaan PLBL.
Terdapat anggaran sekitar Rp160 juta yang direncanakan untuk pekerjaan pemeliharaan. Namun, mekanisme dan waktu pelaksanaannya masih akan dipastikan kembali.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kadis. Ada anggaran perubahan, kemudian anggaran murni kurang lebih Rp160 juta. Saya belum tahu nanti, saya akan cross-check kembali. Katanya akan dieksekusi dalam waktu dekat,” jelasnya.
Kebutuhan pemeliharaan disebut mencakup Ponton 1 dan Ponton 2. Arming berharap pemerintah provinsi bersama DPRD dapat mendorong dukungan anggaran yang lebih memadai.
Ia bahkan memastikan persoalan tersebut akan dibawa ke pembahasan bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara.
“Kami akan memanggil dan duduk bersama teman-teman di perhubungan provinsi. Kita akan membahas bagaimana persoalan dermaga ini dan berencana mengajukan anggaran untuk persoalan docking di dua dermaga yang ada di PLBL,” katanya.
Ponton 1 Jadi Titik Paling Mengkhawatirkan
Kepala UPTD PLBL, Saifullah Jamal, membenarkan kondisi sejumlah konstruksi membutuhkan penanganan segera.
Hujan dan angin kencang disebut semakin memperburuk kondisi. Sejumlah tiang mengalami pengeroposan, bahkan ada bagian yang telah putus.
“Ini sebenarnya darurat. Kemarin ada hujan dan angin yang kencang. Kondisi tiang-tiang ini memang sudah kropos dan ada beberapa yang putus. Kami khawatir kalau tidak segera ditangani, takutnya roboh,” ujar Saifullah.
Karena khawatir kerusakan semakin parah sebelum pekerjaan resmi dilakukan, pihak UPTD bersama petugas memilih melakukan penanganan sementara secara swadaya.
“Kami takut ini roboh duluan. Jadi kemarin saya tanya teman-teman, kita harus segera melakukan penanganan. Kami berdiskusi dan akhirnya sebisanya kita lakukan dulu,” jelasnya.
Saifullah menyebut Ponton 1 sebagai bagian yang mengalami kerusakan paling parah. Selain konstruksi, ponton tersebut juga mengalami kebocoran sehingga petugas harus melakukan pengurasan secara rutin.
“Yang paling parah Ponton 1. Makanya tahun ini memang ada penggantiannya. Sisa proses pelaksana sudah ada, tinggal menunggu beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama,” katanya.
Dengan anggaran pemeliharaan sekitar Rp160 juta, pekerjaan pada tahap awal diprioritaskan untuk Ponton 1. Sementara penanganan Ponton 2 akan disesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia.
Sudah Berusia Puluhan Tahun
Kondisi ponton juga tidak terlepas dari faktor usia. Saifullah menyebut fasilitas tersebut diperkirakan telah dibangun sejak sekitar 2006.
Dengan usia konstruksi yang cukup lama, pemeliharaan berkala menjadi kebutuhan penting agar fasilitas tetap aman digunakan.
Arming memahami pemerintah tengah menghadapi keterbatasan fiskal akibat penyesuaian anggaran. Namun, menurutnya, efisiensi tetap harus disertai penentuan prioritas, terutama untuk fasilitas publik yang menyangkut keselamatan masyarakat.
“Ini kondisi nasional, memang ada pemotongan anggaran. Tapi harapan kita pemerintah harus bisa bijak, mana prioritas yang harus kita bangun. Jadi mengefisienkan anggaran yang ada,” kata Arming.
Ia menegaskan persoalan PLBL tidak boleh dibiarkan hingga kerusakan semakin parah.
“Janganlah kita tutup mata. Mari kita sama-sama berpikir bagaimana pelabuhan ini bisa baik, karena ini menyangkut kelangsungan transportasi orang banyak di Kabupaten Nunukan,” tegasnya.
DPRD Pastikan Pengawalan Berlanjut
Arming memastikan hasil monitoring tidak berhenti sebagai catatan di lapangan. Ia akan mengawal rencana pemeliharaan agar anggaran yang telah disiapkan benar-benar dapat direalisasikan.
“Dalam waktu dekat akan dieksekusi. Saya akan mengawal. Mudah-mudahan memastikan betul-betul anggaran itu ada dan ini cepat untuk dilaksanakan,” ujarnya.
Bagi masyarakat Nunukan, perbaikan PLBL bukan hanya soal memperbaiki besi, penyangga, atau bagian ponton yang rusak. Lebih jauh, perbaikan menyangkut keselamatan pengguna jasa dan keberlangsungan transportasi laut yang menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan.
Karena itu, DPRD Kaltara mendorong agar pemeliharaan PLBL dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, bukan hanya ketika kerusakan sudah berada dalam kondisi darurat.
Percepatan perbaikan diharapkan mampu memastikan PLBL Nunukan tetap aman, layak, dan dapat memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat.
