WARTA, TANJUNG SELOR – Rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor semakin mendekati tahap pelaksanaan. Setelah seluruh proses legalitas lahan rampung, proyek yang didukung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI tersebut ditargetkan mulai memasuki proses tender pada Juli 2026.
Kehadiran BLK ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan tenaga kerja terampil di Kalimantan Utara yang terus meningkat seiring masuknya berbagai investasi dan proyek strategis nasional di daerah tersebut.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati, menegaskan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia lokal agar mampu mengisi peluang kerja yang tercipta dari pertumbuhan industri di Kaltara.
Menurutnya, informasi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan perlu disampaikan lebih awal agar masyarakat memiliki waktu untuk mempersiapkan diri melalui berbagai pelatihan keterampilan.
“Harapannya kebutuhan tenaga kerja bisa diumumkan lebih dini sehingga masyarakat dapat mengikuti pelatihan yang sesuai. Apalagi saat ini kita sedang menyiapkan BLK untuk mencetak tenaga kerja yang siap masuk dunia industri,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, Asnawi, mengungkapkan bahwa seluruh proses legalitas lahan telah selesai dan resmi diserahkan kepada Kemenaker RI.
“Legalitas lahannya sudah tuntas. Sertifikat yang sebelumnya atas nama Pemprov Kaltara telah dibaliknamakan dan diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ia mengatakan pembangunan BLK merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemprov Kaltara menyediakan lahan, sementara dukungan di tingkat nasional terus diperkuat melalui aspirasi yang diperjuangkan oleh Rahmawati di DPR RI.
Saat ini, Kemenaker RI tengah menyelesaikan penyusunan rencana anggaran biaya (RAB). Berbagai dokumen pendukung seperti desain bangunan, kajian lingkungan, dan perencanaan teknis lainnya telah rampung.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, proses tender akan dimulai pada awal Juli 2026. Setelah kontraktor pelaksana ditetapkan, pembangunan fisik ditargetkan mulai berlangsung pada Agustus mendatang.
BLK akan berdiri di kawasan strategis Kota Baru Mandiri yang menjadi jalur penghubung menuju Tanjung Palas, Kabupaten Malinau, kawasan industri, hingga pusat aktivitas masyarakat. Lokasi tersebut dinilai ideal untuk mendukung akses peserta pelatihan dari berbagai wilayah di Kalimantan Utara.
Seluruh pembiayaan pembangunan gedung, penyediaan sarana pelatihan, hingga peralatan praktik akan ditanggung oleh Kemenaker RI.
Pemerintah berharap keberadaan BLK nantinya mampu menjadi pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja daerah sekaligus meningkatkan daya saing masyarakat lokal dalam menghadapi kebutuhan industri yang terus berkembang.
“Ini adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM Kaltara. Kami mengajak seluruh masyarakat mendukung pembangunan BLK agar manfaatnya dapat dirasakan bersama,” tutup Asnawi.
