WARTA, TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, menegaskan pentingnya kekompakan, disiplin, dan koordinasi antarlembaga pemerintah dalam menjalankan program-program prioritas daerah di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (3/6). Rapat ini menjadi forum konsolidasi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan disiplin aparatur, mendorong efisiensi anggaran, serta memastikan agenda pembangunan tetap berjalan sesuai target.
Dalam arahannya, Ingkong mengapresiasi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Denny Harianto, yang menginisiasi rapat koordinasi tersebut sebagai upaya menyatukan langkah seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya program yang dirancang, tetapi juga oleh soliditas dan komitmen seluruh OPD dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah.
“Rapat ini sangat baik. Saya mengapresiasi Pak Sekprov. Apa yang sudah kita dengar bersama hari ini harus kita jalankan dengan baik dan kompak demi memperkuat tata kelola pemerintahan serta keterbukaan informasi,” ujar Ingkong.
Ia mengingatkan bahwa berbagai program pembangunan yang telah direncanakan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, setiap OPD diminta lebih cermat dalam menyusun kegiatan agar tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kita memiliki banyak gagasan dan rencana pembangunan. Namun semuanya harus dikelola secara bijak dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah demi kebaikan pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekprov Kaltara Denny Harianto menekankan sejumlah agenda strategis yang harus menjadi perhatian seluruh OPD. Mulai dari kedisiplinan menghadiri agenda legislatif, pengelolaan hewan kurban menjelang Iduladha, penguatan efisiensi belanja daerah, hingga optimalisasi pengelolaan informasi publik.
Salah satu agenda penting yang menjadi sorotan adalah Sidang Paripurna DPRD Kaltara terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pelaksanaan APBD yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Juni mendatang.
“Saya berharap seluruh kepala OPD dapat hadir. Ini merupakan agenda penting karena berkaitan dengan penyerahan LHP APBD,” kata Denny.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Denny turut mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran. Seluruh OPD diminta memaksimalkan penggunaan fasilitas videotron milik pemerintah daerah untuk publikasi kegiatan dan mengurangi pemasangan spanduk maupun baliho.
“Kita sudah memiliki fasilitas videotron di Tanjung Selor dan Tarakan. Silakan dimanfaatkan untuk publikasi kegiatan. Harapan saya ke depan tidak ada lagi spanduk yang dipasang di jalan-jalan,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kaltara berharap seluruh OPD semakin solid dalam menjalankan program prioritas, menjaga disiplin birokrasi, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
