WARTA, TANJUNG SELOR – Gelombang keluhan dari peserta seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) turun tangan. Mereka berencana memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara untuk mengupas tuntas sistem penilaian yang diterapkan dalam seleksi tersebut.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan adil. “Banyak peserta yang merasa bingung dan mengeluhkan sistem penilaian. Kami ingin mendengar langsung dari BKD agar semuanya jelas dan tidak ada prasangka negatif,” ujarnya pada Kamis, 9 Januari 2025.
Keluhan Membludak, Sistem Penilaian Jadi Sorotan
Djufrie, yang juga politisi Partai Gerindra, menegaskan pentingnya penjelasan detail mengenai metode penilaian seleksi, termasuk kriteria dan pertimbangan yang digunakan. Hal ini terutama menyangkut penerimaan untuk posisi paruh waktu dan penuh waktu yang masih membingungkan banyak peserta.
“Transparansi adalah kunci. Dengan penjelasan dari BKD, peserta bisa memahami sistem seleksi ini dan tidak lagi merasa ada yang disembunyikan,” tambah Djufrie.
BKD Belum Penuhi Undangan DPRD
DPRD Kaltara sebelumnya sudah memanggil BKD untuk memberikan klarifikasi, namun undangan tersebut belum dapat dipenuhi. Meski begitu, Djufrie menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyerah. Pemanggilan ulang akan segera dilakukan hingga BKD bersedia memberikan penjelasan kepada DPRD dan masyarakat.
“Kami akan terus mendorong agar BKD hadir. Ini bukan hanya soal memenuhi undangan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjelaskan kepada para peserta seleksi,” tegasnya.
DPRD Berkomitmen Beri Kepastian untuk Peserta
Langkah ini diambil DPRD sebagai bentuk komitmen untuk menjamin proses seleksi PPPK berjalan dengan adil dan transparan. Penjelasan dari BKD nantinya diharapkan dapat menjawab semua keluhan yang selama ini membayangi peserta seleksi.
“Peserta berhak tahu bagaimana penilaian dilakukan. Kami di DPRD hanya ingin memastikan bahwa semua berjalan sesuai aturan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” pungkas Djufrie.
