WARTA, JAKARTA – Memanasnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global. Indonesia pun ikut terdampak secara psikologis, terutama jika jalur pelayaran strategis di Timur Tengah benar-benar ditutup.
Sorotan tertuju pada Selat Hormuz, jalur laut vital yang menjadi lintasan utama distribusi minyak mentah dan gas dunia. Penutupan akses di kawasan tersebut berpotensi mengganggu rantai pasok energi internasional, termasuk ke Indonesia yang masih mengandalkan impor untuk memenuhi sebagian kebutuhan BBM.
Peringatan keras datang dari Garda Revolusi Iran yang menyatakan Selat Hormuz tidak lagi aman dilintasi kapal dan tanker menyusul eskalasi konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan yang dikutip dari kantor berita Tasnim itu bahkan menyebut aktivitas pelayaran di kawasan tersebut pada dasarnya telah terhenti.
Cadangan Nasional Masih Aman
Menanggapi situasi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan cadangan BBM nasional dalam kondisi aman untuk jangka pendek.
“Cadangan masih cukup untuk 20 hari,” ujarnya usai rapat membahas perkembangan geopolitik di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Meski belum ada gangguan distribusi di dalam negeri, Bahlil mengakui gejolak di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia. Ia menilai fluktuasi harga global hampir tak terhindarkan jika konflik terus meluas.
“Sampai hari ini tidak ada masalah untuk BBM subsidi. Tapi harga dunia pasti terkoreksi ketika kondisi geopolitik memanas,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi dampak lanjutan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Dewan Energi Nasional guna merumuskan langkah strategis menjaga ketahanan energi nasional.
Impor Alternatif Disiapkan
Pemerintah juga membuka opsi diversifikasi pasokan, termasuk memperkuat impor dari Amerika Serikat. Menurut Bahlil, sebagian impor LPG dari Negeri Paman Sam sudah berjalan, sementara skema lanjutan masih dalam tahap tindak lanjut.
Ia menyebut pemerintah memberi tenggat sekitar 60 hari untuk proses penyesuaian dan optimalisasi jalur impor alternatif tersebut.
