WARTA, NUNUKAN -Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpemb) Kalimantan Utara, Sapi’i memastikan akan memperkuat fungsi koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung percepatan pengembangan kawasan perbatasan.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, menyampaikan, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mencakup peningkatan konektivitas, pelayanan dasar, hingga penguatan ekonomi masyarakat di wilayah terluar.
“Kawasan perbatasan memiliki tantangan tersendiri mulai dari keterbatasan akses infrastruktur, kondisi geografis, hingga kebutuhan pelayanan publik yang memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten,” ujar Ingkong dalam Rakor Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara, Selasa (12/5/2026).
Wilayah perbatasan, khususnya pada lingkup Kabupaten Nunukan, di antaranya Sebatik, Krayan, Lumbis, memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan Malaysia.
Karena itu, Biro Administrasi Pembangunan terus mendukung koordinasi, pengendalian dan evaluasi program pembangunan agar berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian penting dalam upaya pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat kehadiran negara di kawasan terdepan Indonesia,” ujar Sapi’i, Rabu (13/6/2026).
Berbagai pembangunan strategis yang telah berjalan di wilayah perbatasan, seperti pengembangan jalan perbatasan, peningkatan sarana transportasi, hingga penguatan fasilitas pendukung ekonomi masyarakat dinilai menjadi langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan pemerataan pembangunan di kawasan terluar Indonesia.
“Pembangunan kawasan perbatasan harus menjadi perhatian bersama. Selain sebagai beranda depan negara, wilayah perbatasan juga memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan lintas batas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
