WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mempertegas komitmennya dalam menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2026. Melalui Dinas Kehutanan Kalimantan Utara, kesiapsiagaan diperkuat dengan menyiagakan personel, sarana prasarana, serta mempererat koordinasi lintas sektor.
Langkah ini ditegaskan saat Kepala Dinas Kehutanan Kaltara, Nur Laila, mengikuti Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional 2026 dan reaktivasi Desk Karhutla secara daring di Ruang Rapat Sekdaprov Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (6/5).
Apel nasional tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, sebagai bagian dari upaya penyelarasan kebijakan daerah dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Dalam kegiatan ini, Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Utara, Andi Amriampa bersama jajaran , turut hadir memastikan kesiapan personel dalam mendukung penanganan Karhutla.
Nur Laila mengungkapkan, kesiapsiagaan tahun ini didasarkan pada evaluasi data tahun 2025 yang mencatat sebanyak 3.124 titik panas di Kaltara, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kabupaten Malinau sebanyak 1.534 titik.
“Data ini menjadi acuan dalam menentukan wilayah prioritas penanganan,” ujarnya.
Mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Juli hingga September 2026, dengan potensi kondisi kering di wilayah Tanjung Palas Timur dan Malinau bagian selatan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Kaltara telah menyiapkan ratusan personel Brigade Pengendalian Karhutla (Brigdalkarhutla) yang tersebar di seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), terutama di wilayah rawan seperti Malinau.
Selain itu, sebanyak 60 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa turut diaktifkan guna memperkuat deteksi dini serta respons cepat di lapangan.
Dari sisi sarana prasarana, berbagai peralatan juga telah disiapkan, mulai dari kendaraan pemadam tipe slip-on, mobil suplai air, hingga armada speedboat untuk menjangkau wilayah perairan.
Sinergi lintas sektor pun menjadi kunci utama dalam penanganan Karhutla. Kolaborasi Forkopimda melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga berbagai instansi terkait lainnya.
“Kesiapsiagaan ini merupakan bentuk komitmen kita dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masa depan Kaltara. Dengan reaktivasi Desk Karhutla, setiap potensi kebakaran dapat dideteksi dan ditangani sejak dini,” tegas Nur Laila.
Dengan penguatan personel, dukungan sarana, serta integrasi data dan koordinasi terpusat, Pemprov Kaltara optimistis dapat menekan potensi kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2026.
