WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Kaltara sebagai langkah konkret memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, dalam kegiatan Exit Meeting bersama tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kaltara yang digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (5/5).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal bersama jajaran perangkat daerah menerima pemaparan hasil pemeriksaan awal terinci atas laporan keuangan Pemprov Kaltara Tahun Anggaran 2025, yang telah berlangsung selama 30 hari.
Zainal menegaskan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam menjaga integritas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Setiap rekomendasi harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan diselesaikan tepat waktu,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antar perangkat daerah dalam menyelesaikan setiap temuan, terutama jika terdapat kendala di lapangan.
“Jika ada hambatan, segera sampaikan dengan data yang jelas agar dapat dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zainal menekankan bahwa hasil pemeriksaan BPK harus dipandang sebagai sarana evaluasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan, mencakup pengelolaan aset, belanja daerah, hibah dan bantuan, perjalanan dinas, hingga pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, keterbukaan dan profesionalisme menjadi kunci dalam setiap proses pemeriksaan guna memastikan peningkatan kualitas tata kelola keuangan ke depan.
“Melalui keterbukaan, kita bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan,” katanya.
Di akhir arahannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kaltara atas pelaksanaan audit yang berjalan lancar dan konstruktif.
“Kami menerima hasil ini sebagai bagian dari upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.
