WARTA, TANJUNG SELOR – Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat mulai dirasakan dampaknya di daerah, termasuk di Kalimantan Utara. Penurunan kapasitas anggaran dalam APBD membuat pemerintah daerah dituntut lebih cermat dan selektif dalam menentukan program pembangunan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Utara, Aluh Berlian, menegaskan bahwa kondisi ini harus disikapi dengan kebijakan yang tepat, terutama dalam menetapkan skala prioritas.
Menurutnya, tidak semua program bisa dijalankan di tengah keterbatasan anggaran yang ada saat ini.
“Di tengah kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus lebih bijaksana dalam mengelola anggaran serta fokus pada program prioritas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi perekonomian masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya stabil. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus benar-benar mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.
Aluh menekankan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat merupakan kemitraan yang tidak terpisahkan. Dalam situasi keterbatasan anggaran, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah dan masyarakat itu mitra. Pemerintah harus mampu memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Ia berharap, dengan perencanaan yang matang dan penentuan prioritas yang tepat, program pembangunan di Kalimantan Utara tetap berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, meski di tengah tekanan efisiensi anggaran.
