spot_img
More
    spot_img

    PPPK Paruh Waktu yang Ajukan Pindah Instansi Akan Dinyatakan Mengundurkan Diri

    WARTA, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengumumkan kebijakan terbaru terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 13 Januari 2025, PPPK Paruh Waktu yang mengajukan permohonan pindah instansi akan secara otomatis dianggap mengundurkan diri.

    Aturan tersebut menegaskan bahwa sistem mutasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki batasan yang berbeda, tergantung pada jenis status kepegawaian, yakni antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.

    Perbedaan Sistem Mutasi PNS dan PPPK

    Mutasi ASN secara umum adalah perpindahan tugas atau lokasi kerja dalam satu instansi pusat, antar-instansi pusat, antar-instansi daerah, hingga ke perwakilan Indonesia di luar negeri. Namun, perbedaan mencolok terjadi pada manajemen kepegawaian antara PNS dan PPPK.

    PNS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, memiliki hak untuk mutasi, promosi, dan pengembangan karir, serta jaminan pensiun. Sementara itu, PPPK diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, di mana hak mutasi tidak diberikan, termasuk bagi PPPK Paruh Waktu.

    Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu tidak dapat mengajukan pindah instansi. Jika tetap mengajukan permohonan, maka status mereka akan berubah menjadi mengundurkan diri.

    Ketentuan Mutasi PPPK Paruh Waktu

    Dalam diktum ke-25 Keputusan Menteri PANRB tersebut disebutkan:
    “Dalam hal PPPK Paruh Waktu mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.”

    Aturan ini menegaskan bahwa PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, tidak memiliki hak mutasi seperti yang dimiliki PNS.

    Syarat Mutasi ASN (PNS)

    Sementara itu, Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan syarat-syarat mutasi ASN. Mutasi hanya dapat diajukan oleh pegawai dengan status PNS, bukan PPPK. Berikut adalah beberapa persyaratan mutasi PNS:

    1. Berstatus sebagai PNS.
    2. Melampirkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan yang dituju.
    3. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan.
    4. Surat usul mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi penerima, beserta jabatan yang akan diduduki.
    5. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal.
    6. Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau proses peradilan.
    7. Fotokopi keputusan pangkat dan/atau jabatan terakhir yang sah.
    8. Penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
    9. Surat keterangan bebas temuan dari inspektorat tempat asal.
    Baca Juga:  Tak Ingin Bangun Perbatasan dengan Prinsip "Tiba Masa Tiba Akal", Wabup Nunukan Gandeng Universitas Airlangga ​NUNUKAN – Pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia tidak boleh dilakukan secara instan atau tanpa perencanaan matang. Prinsip itulah yang ditegaskan oleh Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, saat menerima audiensi dari rombongan Universitas Airlangga (Unair) di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (13/1). ​Dalam diskusi hangat tersebut, Hermanus menekankan bahwa keterlibatan akademisi sangat krusial untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan didasarkan pada kajian ilmiah yang kuat, bukan sekadar kebijakan yang muncul mendadak atau "tiba masa tiba akal". ​Diplomasi "Persamaan": Menilik Nunukan dan Tawau ​Salah satu poin menarik yang disampaikan Hermanus adalah cara pandang terhadap hubungan antara Nunukan dan Tawau (Malaysia). Alih-alih menonjolkan perbedaan yang sering memicu konflik, ia mengajak para akademisi untuk melihat dari kacamata persamaan. ​"Bila dilihat dari perbedaannya, maka akan banyak permasalahan yang didapatkan. Namun, jika dilihat dari berbagai kesamaannya—budaya, bahasa, dan sejarah—maka akan lahir kesepakatan dan kerjasama, seperti konsep Sister City," ungkap Hermanus. ​Ia mengakui bahwa ketergantungan ekonomi antara masyarakat Nunukan dan Tawau telah tumbuh secara alami jauh sebelum daerah ini menjadi kabupaten. Oleh karena itu, ia berharap Unair dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang mampu mendorong pemerintah pusat untuk lebih serius mengembangkan ekonomi perbatasan. ​Inovasi di Pulau Sebatik: Dari Teknologi Nelayan hingga "Youth Engagement" ​Menanggapi harapan Pemkab Nunukan, Direktur Airlangga Institute of Indian Ocean Crossroads (AIIOC), Lina Puryanti, memaparkan rencana besar bertajuk Community Development International yang akan dipusatkan di Pulau Sebatik. ​Program ini bukan sekadar riset di atas kertas, melainkan aksi nyata yang melibatkan kemitraan internasional antara Unair, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Johor (Malaysia). ​Beberapa fokus utama program ini meliputi: ​Modernisasi Perikanan: Transformasi teknologi bagi nelayan (penggunaan GPS, radio, serta fitur safety & security). ​Hilirisasi Produk: Peningkatan pengolahan pangan hasil laut dan optimalisasi budidaya rumput laut bagi UMKM. ​Youth Engagement: Mengajak generasi muda untuk kembali melirik sektor perikanan berbasis teknologi modern (modern fisheries). ​Distribusi Pasar: Pengembangan jaringan pasar agar produk lokal mampu bersaing. ​"Pulau Sebatik adalah wilayah strategis dari sisi kedaulatan sekaligus kesejahteraan. Kami melibatkan 4 Fakultas dan 1 Pascasarjana untuk memetakan masalah dan mencari solusi inovatif bersama nelayan dan pemuda lokal," jelas Lina. ​Kolaborasi Lintas Sektor ​Pertemuan yang dimoderatori oleh Plt. Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, ini berlangsung interaktif dengan kehadiran jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Nunukan, para Asisten Setda, hingga kepala OPD terkait. ​Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan sekelas Universitas Airlangga, besar harapan agar wajah perbatasan di Kalimantan Utara tidak lagi hanya menjadi "halaman belakang", melainkan beranda depan yang mandiri secara ekonomi dan kuat secara sosial-budaya.

    Tujuan Kebijakan

    Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam pengelolaan ASN, sekaligus memastikan bahwa PPPK menjalankan kontrak kerja sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, proses manajemen kepegawaian dapat berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU