WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyusun kalender pelatihan dan uji kompetensi tenaga konstruksi untuk 2026. Langkah ini ditempuh guna memperkuat ketersediaan tenaga ahli lokal yang selama ini dinilai masih terbatas.
Program tersebut digarap Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) melalui Bidang Bina Jasa Konstruksi, setelah mengevaluasi kebutuhan tenaga konstruksi di seluruh kabupaten dan kota.
Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi DPUPR-Perkim Kaltara, Korsiana, mengatakan minimnya tenaga bersertifikat menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan proyek pembangunan di daerah. “Kebutuhan tenaga profesional di lapangan sering kali belum terpenuhi oleh tenaga lokal,” ujarnya. Jumat, (27/3/2026)
Menurut dia, kondisi itu berdampak pada tingginya ketergantungan terhadap tenaga ahli dari luar daerah. Selain mengurangi peluang kerja bagi masyarakat lokal, situasi tersebut juga berpengaruh terhadap biaya proyek yang cenderung meningkat.
Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Kalitara berlangsung cukup masif, baik melalui program pemerintah pusat, daerah, maupun sektor swasta. Namun, laju pembangunan tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan tenaga ahli konstruksi lokal.
Melalui penyusunan kalender pelatihan, pemerintah daerah berupaya menghadirkan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang lebih terarah dan berkelanjutan. Kalender ini diharapkan menjadi acuan bagi kontraktor, tenaga kerja, hingga lulusan pendidikan vokasi dalam mempersiapkan diri mengikuti pelatihan dan uji kompetensi.
Adapun materi pelatihan mencakup simulasi teknis, pemahaman regulasi jasa konstruksi, hingga standar mutu pelaksanaan pembangunan. Pemerintah menargetkan peserta tidak hanya memperoleh sertifikat, tetapi juga siap terjun langsung ke lapangan.
Korsiana menilai keberadaan tenaga ahli bersertifikat memiliki peran penting dalam menentukan kualitas proyek, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. “SDM yang kompeten akan mempercepat pembangunan sekaligus meminimalkan kesalahan teknis,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan tidak semata bergantung pada anggaran dan infrastruktur fisik, melainkan juga kesiapan sumber daya manusia sebagai pelaksana utama. Karena itu, program ini diarahkan untuk mencetak tenaga ahli yang merata di seluruh wilayah Kaltara, tidak hanya terpusat di kota.
Menurut Korsiana, peningkatan kompetensi merupakan investasi jangka panjang bagi kemandirian sektor konstruksi daerah. “Jika tenaga ahli lokal kuat, pembangunan akan lebih efisien, berkualitas, dan memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
