WARTA, MALINAU – Upaya memperkuat sinergi kawasan perbatasan kembali digencarkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Kabupaten Malinau dan perwakilan Malaysia akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas negara di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, pada 25 Maret 2026.
Rakor ini dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat kerja sama bilateral, khususnya dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang melibatkan masyarakat adat. Kepala Adat Besar Apau Kayan, Ibau Ala, menyebut pertemuan ini akan dihadiri berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat, hingga perwakilan dari Malaysia.
Dari Indonesia, dijadwalkan hadir Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala dan Bupati Malinau Wempi W. Mawa bersama jajaran serta Lembaga Adat Besar Apau Kayan. Sementara dari Malaysia, turut hadir Wakil Menteri Digital Malaysia Datuk Wilson Uga Anak Kumbong beserta rombongan dari Sarawak.
Menurut Ibau Ala, pelaksanaan rakor di wilayah adat Long Nawang memiliki makna penting dalam memperkuat peran masyarakat adat sebagai penjaga harmoni dan stabilitas kawasan perbatasan.
“Kami menyambut baik kegiatan ini. Kehadiran para pemangku kepentingan lintas negara menjadi peluang besar untuk memperkuat kolaborasi, terutama dalam menjaga keseimbangan sosial, budaya, dan ekonomi di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Ia menambahkan, hubungan masyarakat Dayak di Indonesia dan Malaysia telah terjalin lama sebagai satu rumpun, sehingga pertemuan ini juga menjadi ajang mempererat kembali silaturahmi lintas batas.
Lebih jauh, masyarakat perbatasan berharap pertemuan ini mampu melahirkan kesepahaman konkret dalam mendorong pembangunan kawasan yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah terpencil seperti Apau Kayan.
Salah satu isu utama yang akan dibahas adalah percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), khususnya dari pihak Malaysia. Menurut Ibau Ala, keberadaan PLBN sangat penting sebagai pintu resmi aktivitas lintas negara.
“PLBN sangat dibutuhkan agar aktivitas masyarakat perbatasan lebih tertata dan memiliki akses resmi. Kami berharap pemerintah Malaysia dapat segera merealisasikannya,” tegasnya.
Keberadaan PLBN diyakini akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan yang selama ini masih tergolong terpencil.
Rakor di Long Nawang ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan langkah nyata dalam membangun kawasan perbatasan yang lebih maju, aman, dan sejahtera.
