WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan bahwa tata kelola keuangan daerah tetap berjalan di koridor yang transparan dan akuntabel. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, menegaskan bahwa dana senilai Rp 605,71 miliar tetap tercatat secara administratif dan digunakan secara strategis untuk mendukung program pembangunan yang mendesak bagi masyarakat.
Langkah ini diambil sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di Bumi Benuanta.
Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
Pemanfaatan dana tersebut merupakan strategi manajemen kas daerah untuk memastikan program-program vital tidak terhambat. Denny merinci bahwa dana tersebut dialokasikan ke berbagai sektor yang menyentuh langsung kepentingan publik, di antaranya:
-
Kesehatan: Rp 67,11 miliar untuk peningkatan layanan medis.
-
Infrastruktur (PUPR): Rp 82,68 miliar untuk konektivitas wilayah.
-
Pemberdayaan UKM: Rp 28,07 miliar guna menggerakkan ekonomi rakyat.
-
Pemerintahan & Pemilu: Mendukung stabilitas demokrasi dan pelayanan administrasi daerah.
“Pemanfaatan ini bersifat sementara demi menjaga momentum pembangunan daerah agar tidak terhenti. Seluruh penggunaan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan yang ketat,” ujar Denny di Tanjung Selor, Rabu (31/12).
Optimalkan Potensi untuk Kebutuhan Mendesak
Denny menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menyiasati ritme penyaluran dana pusat yang bertahap, sementara kebutuhan pelayanan publik di daerah harus segera terpenuhi. Dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH DR) dan dana transfer kabupaten/kota ini diprioritaskan lebih dulu untuk program-program yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Dana tersebut bukan hilang, melainkan dikelola secara produktif untuk membiayai kebutuhan prioritas. Kami berkomitmen untuk melakukan penganggaran kembali secara bertahap sesuai peruntukannya,” tambahnya.
Langkah Proaktif dan Perbaikan Sistem
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, Pemprov Kaltara kini tengah melakukan penguatan sistem informasi pengelolaan keuangan agar manajemen kas dapat terpantau secara real-time. Langkah perbaikan perencanaan dan penganggaran juga terus dipacu agar penyaluran dana ke kabupaten/kota berjalan semakin lancar sesuai ketentuan.
Denny juga menyebutkan bahwa kondisi manajemen kas seperti ini merupakan tantangan umum di berbagai daerah di Indonesia. Namun, Pemprov Kaltara memilih untuk tetap proaktif memastikan setiap rupiah yang ada memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan transparansi. Fokus kami adalah bagaimana anggaran yang ada benar-benar menjadi mesin penggerak kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kaltara,” tutup Denny optimis.
