WARTA, TANJUNG SELOR — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., M.M., menegaskan komitmennya memperkuat fungsi pengawasan setelah kembali dari Rakernas ADPSI–ASDEPSI di Jakarta. Dalam forum tersebut, Djufrie yang juga dikukuhkan sebagai Wakil Ketua III ADPSI, membawa pulang mandat penting untuk memastikan setiap program pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Djufrie menegaskan bahwa pesan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi landasan utama langkah pengawasan DPRD ke depan.
“Setiap program yang lolos pembahasan harus terukur manfaatnya. Tidak boleh ada kegiatan yang menyedot anggaran besar tetapi minim dampak,” tegasnya, Selasa (9/12/25).
Ia menyampaikan, DPRD Kaltara akan memperketat pengawasan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Setiap rupiah anggaran wajib diarahkan untuk program yang efektif dan benar-benar dibutuhkan publik.
Selain anggaran, Djufrie menyoroti tumpukan regulasi daerah yang dinilai sering membuat kebingungan di lapangan. Ia menilai sejumlah Perda dan aturan turunannya perlu dibenahi.
“Regulasi yang menghambat harus segera dievaluasi. Aturan itu harus memberi kemudahan, bukan membuat masyarakat bingung,” ujarnya.
Menurut Djufrie, penunjukannya sebagai Wakil Ketua III ADPSI menjadi kesempatan memperkuat suara daerah dalam rekomendasi nasional. Ia berharap kolaborasi antarprovinsi melalui ADPSI–ASDEPSI dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mendorong lahirnya kebijakan yang responsif.
“Rakernas ini momentum penyatuan visi. DPRD harus menjalankan fungsi dengan profesional dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.
