WARTA, TARAKAN — Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) berkomitmen memperkuat kualitas pelayanan publik melalui kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026–2030, yang digelar di Hotel Royal Tarakan, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya menyusun arah kebijakan dan target pelayanan dasar di berbagai sektor pembangunan daerah.
Wakil Bupati Tana Tidung, Sabri, S.Pd, yang hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa implementasi SPM memiliki peran strategis dalam mewujudkan misi kepala daerah, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“SPM adalah tolok ukur pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita menetapkan target penerima layanan dan mutu pelayanan jangka menengah Kabupaten Tana Tidung tahun 2026 hingga 2030,” ujarnya.
Sabri juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar benar-benar mengintegrasikan SPM ke dalam rencana kerja tahunan dan memastikan pelaporan capaian dilakukan secara tepat waktu.
“Saya minta setiap OPD mengintegrasikan SPM ke dalam rencana dan anggaran, melaporkan capaian setiap triwulan melalui aplikasi e-SPM, serta melakukan validasi data penerima layanan agar terhindar dari sanksi pusat,” tegasnya.
Kegiatan pendampingan ini menghadirkan narasumber Benjamin Sibarani, S.T., M.M dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang memberikan materi secara daring melalui Zoom Meeting.
Selain itu, Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Utara, turut memberikan arahan mengenai strategi implementasi dan monitoring SPM di daerah.
Turut hadir pula Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung, Kepala Bagian Pemerintahan Setkab Tana Tidung, serta para perwakilan OPD terkait.
Sabri berharap kegiatan ini mampu memperkuat koordinasi lintas sektor agar seluruh layanan dasar pemerintah dapat berjalan sesuai standar nasional.
“Dengan SPM yang terencana baik, kita ingin memastikan bahwa masyarakat Tana Tidung mendapatkan layanan publik yang layak, merata, dan berkualitas,” pungkasnya.(SF/ADV)
