WARTA, TANJUNG SELOR — Isu pemekaran wilayah kembali mengemuka dalam seminar nasional yang digelar di Bulungan. Di forum tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Ruman Tumbo, menyampaikan kegelisahannya terkait lambatnya respons pemerintah pusat terhadap usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah perbatasan.
Bagi Ruman, pembahasan DOB bukan lagi sekadar wacana politik, melainkan kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang tinggal di garis terdepan negara. Tiga wilayah yang tengah memperjuangkan pemekaran — Kebudayaan Perbatasan, Krayan, dan Sebatik — dinilainya telah terlalu lama menunggu tanpa kejelasan.
“Sudah lebih dari 10 tahun tiga wilayah itu berharap pada kebijakan pemekaran. Ini masalah besar bagi masyarakat perbatasan,” kata Ruman, Selasa (26/11/2025).
Ia mengungkapkan bahwa kondisi pelayanan dasar di perbatasan masih jauh dari ideal. Akses pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur masih tertinggal, sementara di seberang perbatasan — wilayah Malaysia — pembangunan berjalan pesat.
“Perbatasan itu wajah negara. Kita berhadapan langsung dengan Malaysia. Ketika pembangunan kita tertinggal, tentu membuat kita sangat prihatin,” ujarnya.
Ruman menekankan bahwa pemekaran merupakan langkah paling memungkinkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Dengan status DOB, daerah baru dapat mengelola anggaran sendiri dan memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat.
Melalui seminar nasional ini, ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan suara untuk kembali mendorong pemerintah pusat membuka ruang pembahasan pemekaran.
“Tidak ada pilihan lain. Jika kita ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat perbatasan, pemekaran wilayah harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
