WARTA, TANJUNG SELOR – Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Utara, Ladullah, menekankan pentingnya strategi yang terukur untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp995,6 miliar. Meski mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, angka ini dinilai belum mencerminkan potensi riil Kaltara.
Menurutnya, sumber PAD—baik dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun pendapatan sah lainnya—masih memiliki ruang penguatan yang cukup besar.
“Proyeksi pemerintah daerah masih jauh dari potensi sebenarnya. Optimalisasi harus dilakukan secara tepat sasaran dan berbasis data,” ujar Ladullah.
Fraksi PKS mendorong pemerintah memperkuat intensifikasi pendapatan, di antaranya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pembenahan sistem pendataan. Selain itu, ekstensifikasi pendapatan perlu diperluas dengan mengoptimalkan aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Ia juga menilai digitalisasi perpajakan yang terintegrasi menjadi langkah penting untuk meminimalkan kebocoran, meningkatkan transparansi, serta meningkatkan akurasi perhitungan potensi pajak.
Namun demikian, Ladullah mengingatkan bahwa segala upaya peningkatan PAD harus tetap menjunjung asas keadilan. “Optimalisasi PAD tidak boleh membebani masyarakat kecil, termasuk UMKM, warga berpenghasilan rendah, dan masyarakat pesisir,” tegasnya.
