WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus bergerak cepat mencari terobosan untuk mempercepat pembangunan di wilayah beranda terdepan NKRI. Terbaru, Pemprov Kaltara secara khusus meminta dukungan strategis dari Kementerian PUPR guna memperkuat infrastruktur di wilayah perbatasan.
Langkah jemput bola ini dilakukan saat Sekprov Kaltara, Denny Harianto, menerima audiensi dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBK) serta Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis (Satker PS) Kementerian PUPR di Tanjung Selor, Senin (22/12/2025).
Denny Harianto menegaskan bahwa kolaborasi dengan pusat adalah kunci utama bagi Kaltara untuk tetap membangun di tengah tantangan finansial. Dukungan dari BPBK dan Satker PS dinilai sebagai solusi konkret untuk menutupi celah pembangunan yang belum terjangkau oleh anggaran daerah.
“Kondisi fiskal daerah kita terbatas, sehingga dukungan dari pusat melalui BPBK dan Satker PS menjadi sangat krusial. Program pusat dan daerah harus benar-benar sinkron untuk menyokong penguatan wilayah perbatasan,” tegas Denny.
Pembangunan yang diusulkan bukan sekadar fisik, melainkan menyentuh kebutuhan dasar yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga perbatasan. Fokus utamanya meliputi penyediaan akses air minum yang layak, perbaikan sanitasi, penataan permukiman, hingga revitalisasi prasarana dasar seperti sekolah dan akses jalan.
Dengan adanya percepatan ini, Pemprov Kaltara optimistis wajah perbatasan akan berubah menjadi kawasan yang lebih kompetitif.
“Tujuan akhirnya jelas: masyarakat Kaltara di perbatasan harus merasakan manfaat nyata berupa fasilitas yang lebih baik, meningkatnya kesejahteraan, serta daya saing wilayah yang semakin kuat,” tutupnya.
