WARTA, MALINAU – Kebutuhan fasilitas pendidikan, kesehatan hingga ketersediaan listrik menjadi sejumlah aspirasi masyarakat Kecamatan Long Pujungan, Kabupaten Malinau, yang mendapat perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Persoalan tersebut mengemuka saat Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., melakukan kunjungan kerja sekaligus Monitoring dan Evaluasi (Monev) di wilayah pedalaman tersebut, Rabu (18/11/2026).
Untuk mencapai Long Pujungan, rombongan harus menempuh perjalanan sekitar 45 menit menggunakan pesawat perintis. Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi pemerintah provinsi melihat langsung kondisi pelayanan dasar sekaligus mendengarkan kebutuhan masyarakat.
Dalam agenda tersebut, Ingkong didampingi staf ahli dan sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara. Pertemuan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Pujungan bersama camat, kepala desa, perangkat daerah dan tokoh masyarakat.
Ingkong menegaskan, kunjungan ke wilayah pedalaman bukan sekadar agenda seremonial. Pemerintah ingin memastikan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat diketahui langsung dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
“Saya minta seluruh perwakilan dinas mencatat kondisi di lapangan dan aspirasi masyarakat. Pastikan semuanya terdata sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Desa Bahau Hulu,” kata Ingkong.
Salah satu perhatian utama adalah kondisi fasilitas pendidikan, khususnya sekolah jenjang SMA dan SMK. Ia meminta perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara melakukan pengecekan terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah.
Pendataan tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan perbaikan sekaligus melihat peluang sekolah-sekolah di wilayah Long Pujungan mendapatkan dukungan melalui program revitalisasi sekolah.
Selain pendidikan, Ingkong juga meminta kondisi fasilitas Puskesmas didata kembali agar kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dapat diketahui secara lebih terperinci.
Kebutuhan listrik turut menjadi perhatian. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) diminta untuk disurvei sehingga dapat dipersiapkan dan diperjuangkan dalam perencanaan anggaran tahun mendatang.
Kebutuhan Infrastruktur Jadi Bahan Perencanaan
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Pemprov Kaltara, Syaiful Bachri, melalui Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan, Berly, mengatakan pihaknya telah melakukan analisis terhadap kebutuhan infrastruktur di kawasan perbatasan, terutama pembangunan jalan dan jembatan.
Analisis kebutuhan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memetakan persoalan konektivitas dan infrastruktur dasar di wilayah pedalaman agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk keterhubungan infrastruktur dengan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
Karena itu, hasil kunjungan dan pendataan langsung di lapangan menjadi bagian penting untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan yang akan diperjuangkan pemerintah daerah.
Ingkong berharap seluruh perangkat daerah tidak berhenti pada pencatatan aspirasi, tetapi segera melakukan koordinasi dan menindaklanjuti kebutuhan sesuai tugas masing-masing.
Pemprov Kaltara ingin memastikan masyarakat di wilayah pedalaman, meskipun berada jauh dari pusat pemerintahan, tetap mendapatkan perhatian dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui Monev tersebut, berbagai kebutuhan masyarakat Long Pujungan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menentukan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.




