WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat langkah efisiensi anggaran sebagai respons terhadap tantangan fiskal yang dihadapi pada tahun 2026.
Penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat serta meningkatnya kebutuhan belanja pegawai menjadi perhatian utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, mengatakan kondisi fiskal saat ini menuntut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih selektif dalam menyusun dan menjalankan program kegiatan. Menurutnya, setiap rupiah anggaran harus digunakan secara efektif agar pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap berjalan optimal.
“Perubahan Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat tentu berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah. Karena itu seluruh perangkat daerah harus lebih cermat dan bijak dalam menggunakan anggaran,” ujar Denny.
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang turut memengaruhi struktur belanja daerah adalah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pegawai, termasuk untuk lebih dari 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kini menjadi bagian dari aparatur pemerintah daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan berarti menghambat pelaksanaan pembangunan. Namun, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian prioritas dan memastikan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari strategi efisiensi, Pemprov Kaltara mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Salah satunya dengan memperbanyak rapat dan koordinasi secara daring guna mengurangi biaya operasional, terutama perjalanan dinas.
“Koordinasi tetap bisa dilakukan secara efektif melalui pemanfaatan teknologi. Ini menjadi salah satu langkah yang dapat membantu penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” katanya.
Denny menegaskan, efisiensi yang dilakukan bukan berarti mengurangi kinerja perangkat daerah, melainkan memastikan setiap program berjalan sesuai prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Ia berharap seluruh OPD dapat memperkuat sinergi dan inovasi dalam pelaksanaan program sehingga target pembangunan tetap tercapai meski di tengah keterbatasan fiskal.
“Dengan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien, kita optimistis pembangunan daerah tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
