WARTA, JAKARTA – Banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang sudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai honorer, dan kini, politisi di Senayan mulai khawatir hal serupa juga akan menimpa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PPPK, yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki status kontrak yang tergantung pada masa kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Apabila masa kontrak tersebut berakhir dan tidak diperpanjang, status PPPK pun akan berakhir.
Komisi V DPR RI kini mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan nasib PPPK dalam kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menekankan pentingnya mitigasi terhadap kemungkinan PHK bagi para pegawai yang berstatus PPPK di tengah kebijakan ini.
“Jika terpaksa harus ada yang kehilangan pekerjaan, pastikan ini dilakukan dengan cara yang hati-hati dan penuh pertimbangan,” ujar Lasarus dalam rapat kerja dengan mitra kerjanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).
Lebih lanjut, Lasarus menyarankan agar jika PHK terhadap PPPK tak bisa dihindari, maka kementerian atau lembaga terkait perlu melaksanakan langkah tersebut dengan bijaksana. “Jika memang kebijakan efisiensi tenaga kerja diterapkan, lakukan dengan seadil mungkin, mengingat banyak anak bangsa yang bergantung pada pekerjaan ini,” tambahnya.
Beberapa mitra kerja Komisi V DPR RI yang terlibat dalam rapat ini mencakup Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Basarnas.
