WARTA, TANJUNG SELOR – Upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya, belum meratanya penggunaan sistem pembayaran digital di kalangan perusahaan, sehingga proses pendataan hingga penyetoran kewajiban pajak belum sepenuhnya berjalan secara praktis.
Keterbatasan akses pembayaran digital, termasuk belum digunakannya sistem QR Code maupun barcode oleh sejumlah perusahaan, menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara dalam memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Bapenda Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, mengungkapkan masih terdapat perusahaan yang belum terintegrasi dengan aplikasi resmi pembayaran pajak daerah. Kondisi tersebut membuat petugas harus melakukan pelayanan secara langsung untuk memastikan kewajiban perpajakan perusahaan tetap terpenuhi.
“Salah satu rintangan yang kami hadapi di lapangan adalah masih minimnya akses digital dalam pembayaran pajak. Bahkan, masih ada beberapa perusahaan yang belum menggunakan sistem barcode atau aplikasi resmi untuk transaksi perpajakan mereka,” ujar Datu Iqro.
Menghadapi kondisi tersebut, Bapenda Kaltara tidak hanya menunggu perusahaan melakukan pembayaran secara mandiri. Petugas secara rutin diterjunkan ke lapangan setiap bulan melalui pola pelayanan jemput bola atau door to door.
Langkah ini dilakukan dengan mendatangi langsung perusahaan, termasuk yang berada di wilayah terpencil maupun belum terhubung dengan sistem pembayaran daring milik Bapenda.
“Alhasil, petugas kami harus terjun langsung ke lapangan setiap bulannya mendatangi setiap perusahaan yang belum bisa diakses melalui aplikasi. Ini kami lakukan demi memastikan kewajiban pajak tetap tersalurkan secara tepat waktu dan tidak terjadi penunggakan,” tegasnya.
Di sisi lain, Bapenda Kaltara terus mendorong perusahaan agar mulai beralih menggunakan sistem transaksi digital. Sosialisasi dan edukasi dilakukan untuk memperluas pemanfaatan barcode serta aplikasi resmi dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak.
Menurut Datu Iqro, digitalisasi akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Selain mempercepat proses pembayaran, sistem tersebut juga diharapkan membuat pendataan dan rekapitulasi kewajiban Wajib Pungut (WAPU) lebih tertata.
“Penggunaan barcode dan aplikasi resmi diharapkan dapat mempermudah rekapitulasi data Wajib Pungut (WAPU), mempercepat pelaporan, serta meminimalisasi kendala geografis Kaltara yang luas,” jelasnya.
Bagi Bapenda, percepatan digitalisasi menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.
Meski demikian, pelayanan langsung tetap dilakukan sebagai solusi terhadap perusahaan yang belum memiliki akses atau belum menerapkan sistem pembayaran digital.
Melalui kombinasi digitalisasi dan pelayanan jemput bola, Bapenda Kaltara berharap potensi penerimaan pajak daerah dapat tergarap lebih optimal. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi mengejar target penerimaan pajak dan PAD tahun anggaran 2026 agar terealisasi secara maksimal, transparan dan akuntabel.




