WARTA, TANJUNG SELOR – Nilai aset tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan keuangan audited 2025, nilai aset tetap daerah tercatat mencapai sekitar Rp10,6 triliun.
Angka tersebut meningkat dibandingkan laporan keuangan audited 2024 yang berada di kisaran Rp10,44 triliun. Artinya, dalam kurun satu tahun terdapat pertambahan nilai aset sekitar Rp200 miliar.
Kepala Subbidang Penatausahaan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Windha Afrina, mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan adanya penambahan kekayaan daerah yang harus dikelola secara tertib dan berkelanjutan.
“Ada pertambahan sekitar Rp200 miliar dalam kurun satu tahun,” ungkap Windha.
Ia menjelaskan, aset tetap Pemprov Kaltara terdiri atas berbagai kelompok, mulai dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, hingga jalan, jaringan, irigasi, konstruksi dalam pengerjaan serta aset tetap lainnya.
Besarnya nilai aset tersebut sekaligus menunjukkan luasnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan seluruh kekayaan yang diperoleh melalui anggaran maupun sumber lain tercatat dan terkelola sesuai ketentuan.
Selain aset tetap, Pemprov Kaltara juga memiliki kelompok aset lainnya, termasuk aset tidak berwujud seperti perangkat lunak (software) dan hasil kajian. Berdasarkan posisi triwulan pertama, kelompok aset lainnya tersebut tercatat sekitar Rp632,27 miliar.
Menurut Windha, seluruh informasi mengenai kekayaan daerah terus diperbarui melalui proses administrasi dan rekonsiliasi.
“Keberadaan berbagai jenis kekayaan tersebut menggambarkan luasnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola barang yang diperoleh melalui anggaran maupun sumber lain sesuai ketentuan,” jelasnya.
Dengan nilai aset yang mencapai belasan triliun rupiah, pengelolaan kekayaan daerah menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung perencanaan pembangunan.
Pemprov Kaltara pun terus memastikan pertumbuhan aset berjalan seiring dengan peningkatan kualitas penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah. (*)
