WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara mulai memaparkan arah kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu perhatian utama untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membacakan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltara, Kamis (24/9/2026).
Nota keuangan tersebut disampaikan mewakili Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.
Dalam pemaparannya, Denny menjelaskan struktur pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Menurutnya, optimalisasi PAD menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah. Karena itu, upaya peningkatan PAD akan dikawal secara serius dan terstruktur.
“Optimalisasi PAD menjadi salah satu perhatian kita agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat. Pelaksanaannya akan kita kawal secara serius dan terstruktur,” ujar Denny.
Di sisi belanja, Pemprov Kaltara tetap memperhatikan empat kelompok utama, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Penyesuaian anggaran juga akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota agar perubahan kebijakan fiskal tidak berdampak terhadap keberlangsungan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Denny menegaskan, Perubahan APBD 2026 tidak hanya diarahkan pada penyesuaian angka pendapatan dan belanja. Lebih dari itu, anggaran harus menghasilkan belanja yang berkualitas, efektif, serta memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Arah kebijakan Perubahan APBD 2026 kita fokuskan pada belanja yang berkualitas, efektif, dan berdampak langsung bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan masyarakat Bumi Benuanta,” katanya.
Menurut Denny, arah kebijakan tersebut sejalan dengan tema pembangunan Kaltara, yakni “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Optimalisasi Potensi Daerah.”
“Inilah wujud nyata tema pembangunan kita, yaitu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Optimalisasi Potensi Daerah,” pungkasnya.
