WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bakal memberikan insentif pajak kepada masyarakat di momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kaltara tahun 2026.
Langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tersebut dijalankan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara dengan menyasar pemilik kendaraan bermotor.
Ada dua bentuk keringanan pajak yang direncanakan, yakni penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan potongan biaya mutasi masuk kendaraan dari luar daerah sebesar 50 persen.
Harapannya kebijakan ini dimanfaatkan masyarakat untuk menuntaskan kewajiban pajak yang tertunda, sekaligus mendorong kendaraan yang telah lama beroperasi di Kaltara menggunakan pelat nomor KU.
Kepala Bapenda Kaltara, Datu Iqro Ramadhan mengatakan, untuk pembebasan dengan PKB itu, pemilik kendaraan yang jatuh tempo pembayaran pajaknya sudah lewat, cukup membayar pokok pajaknya.
“Untuk dendanya kita hapus. Karena, masyarakat ini biasanya bukan tidak mau bayar pajak, tapi karena akumulasi dendanya sudah banyak, sehingga pembayaran terus tertunda,” kata Datu Iqro.
Selain penghapusan denda PKB, Pemprov Kaltara juga merancang insentif berupa potongan 50 persen dari tarif normal untuk mutasi masuk kendaraan dari luar Kaltara.
Keringanan ini ditujukan bagi pemilik kendaraan yang masih menggunakan pelat nomor luar Kaltara, tapi telah lama menetap atau beroperasi di wilayah Kaltara.
“Kita mendorong kepada pemilik kendaraan yang masih plat luar untuk melakukan proses mutasi masuk ke Kaltara atau menggunakan plat KU,” katanya.
Dengan penetapan dua skema tersebut, Bapenda Kaltara berharap momentum HUT Kaltara kali ini dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
Insentif ini diarahkan agar masyarakat memiliki kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak, sementara pemerintah daerah dapat memperluas basis penerimaan daerah dari sektor kendaraan bermotor. (**)




