WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menghadapi persoalan dalam penentuan penerima bantuan pemasangan listrik gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara menemukan adanya masyarakat berpenghasilan rendah yang justru tercatat dalam desil tinggi. Kondisi tersebut berpotensi membuat mereka tidak masuk dalam daftar penerima Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Kepala Dinas ESDM Kaltara Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., melalui Kepala Bidang Ketenagalistrikan Abdul Muis mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian karena BPBL ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Ada yang penghasilannya Rp1 juta per bulan masuk desil 9. Kasihan jadinya tidak bisa menerima bantuan, termasuk untuk pemasangan listrik gratis,” ujar Abdul Muis.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemutakhiran dan sinkronisasi data penerima bantuan agar program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Persoalan desil menjadi penting karena status tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Ketika data tidak menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya, masyarakat berpenghasilan rendah berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh bantuan.
Padahal, kata Abdul Muis, listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, Dinas ESDM Kaltara tengah berupaya agar masyarakat berpenghasilan rendah yang secara kondisi nyata membutuhkan sambungan listrik tetap dapat diakomodasi dalam program bantuan.
Pemprov Kaltara juga terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendorong perbaikan data sehingga pelaksanaan BPBL tidak hanya berdasarkan data administratif, tetapi juga mampu mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
Program BPBL sendiri memberikan pemasangan sambungan listrik baru secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya telah terjangkau jaringan PLN namun belum memiliki sambungan listrik sendiri.
“Listrik menjadi kebutuhan dasar. Karena itu kami terus berupaya agar masyarakat yang memang membutuhkan tetap bisa diakomodir,” katanya.
Pemprov Kaltara berharap persoalan pendataan tersebut dapat segera mendapatkan solusi sehingga tidak ada masyarakat yang secara ekonomi membutuhkan bantuan justru terlewat akibat persoalan klasifikasi data.
