WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah perbatasan Kalimantan Utara melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat. Tahun ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai merealisasikan program prioritas tersebut untuk melistriki desa-desa yang selama ini belum terjangkau jaringan PLN.
Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, Tri Prayitno, S.T., mengatakan pembangunan PLTS menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam mendukung pemerataan energi hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Tahun ini pembangunan PLTS mulai dilaksanakan langsung oleh Kementerian ESDM. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memperluas akses listrik di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan akan menjangkau *15 desa* yang tersebar di Kabupaten Nunukan dan Malinau. Desa-desa tersebut berada di enam kecamatan yang hingga kini belum menikmati layanan listrik dari PLN karena kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Program tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap hingga tahun *2027* sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
“Wilayah yang menjadi sasaran memang merupakan desa-desa yang belum dialiri listrik PLN. Kehadiran PLTS diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan,” jelas Tri.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., menegaskan bahwa tantangan utama elektrifikasi desa di Kaltara adalah kondisi geografis yang berat serta tingginya biaya pembangunan jaringan listrik konvensional.
“Bagaimana caranya kita menuntaskan persoalan listrik di desa-desa perbatasan. Tidak semua lokasi memungkinkan jaringan PLN masuk,” katanya.
Menurut Ferdy, memperluas jaringan PLN ke desa-desa yang sangat terpencil membutuhkan investasi yang besar dan secara bisnis dinilai kurang menarik. Karena itu, solusi melalui pembangunan PLTS terpusat menjadi pilihan paling efektif untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen, Dinas ESDM Kaltara terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM guna mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah-daerah yang terisolasi.
Pembangunan PLTS terpusat tersebut sepenuhnya didanai melalui APBN. Setelah selesai dibangun, pengoperasiannya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau PT PLN, sehingga masyarakat di wilayah perbatasan dapat menikmati layanan listrik yang berkelanjutan.
Program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan Indonesia.
