WARTA, NUNUKAN – Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas (IPKP-KPP) Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola pembangunan wilayah perbatasan secara terukur, efektif, dan berkelanjutan.
Bupati Nunukan diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Ir. Jabbar, M.Si, yang membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan lintas batas untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah strategis perbatasan.
“Melalui IPKP-KPP, kita ingin mendapatkan gambaran yang objektif tentang kondisi infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, air minum, sanitasi, dan rumah layak huni,” ujar Jabbar.
Ia menambahkan, posisi strategis Nunukan sebagai pintu gerbang negara di utara Kalimantan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik dan ekonomi produktif masyarakat.
“Pemerintah daerah terus berupaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia, memperluas jaringan infrastruktur, serta membangun sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi,” katanya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, Mayjen (Purn.) Ramses Limbong, yang menegaskan pentingnya data IPKP sebagai acuan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan nasional.
Melalui forum ini, peserta FGD dari berbagai unsur – mulai dari OPD, camat perbatasan, tokoh masyarakat, hingga akademisi – berdiskusi aktif dalam merumuskan langkah konkret peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. (Hyt/REDAKSI)
