WARTA, JAKARTA — Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) tingkat nasional di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025) malam berlangsung penuh pesan moral. Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi ruh pembangunan bangsa.
Acara itu dihadiri sejumlah pejabat negara, mulai dari Menteri Agama RI, Menteri PPPA, Hakim Mahkamah Agung, Wamen Bappenas, Wamendagri, Wamendesa, hingga para duta besar negara sahabat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hadir melalui Pj Sekretaris Daerah, Dr. Bustan, S.E., M.Si., mewakili Gubernur Kaltara.
HAM sebagai Fondasi Moral Pembangunan
Dalam sambutannya, Menteri HAM Natalius Pigai menekankan bahwa hak asasi manusia bukan sekadar kewajiban konstitusional, tetapi fondasi moral yang menyatukan berbagai identitas bangsa.
“Human right memiliki kekuatan moral yang mampu menembus sekat identitas. Ketika nurani berbicara, manusia berdiri pada sisi yang sama,” ujarnya.
Ia mencontohkan solidaritas dunia terhadap rakyat Palestina sebagai bukti bahwa nilai kemanusiaan bersifat universal.
Pigai juga menyampaikan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pemajuan HAM diwujudkan melalui pendirian Kementerian HAM, sebuah institusi strategis untuk memperkuat perlindungan HAM sekaligus menyiapkan agenda Indonesia 2045. Salah satu target jangka panjangnya ialah mendorong Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB.
“Dengan posisi itu, Indonesia dapat memimpin agenda kemanusiaan global dan turut melahirkan konvensi internasional dari perspektif Indonesia—berkeadilan, menghargai keberagaman, dan menjunjung solidaritas,” tegasnya.
Dorongan Penguatan Layanan Publik dan Karakter Bangsa
Pigai menilai peringatan Hari HAM bukan hanya seremoni, tetapi momen evaluasi nasional. Ia menekankan pentingnya keberanian negara untuk memperbaiki kekurangan, terutama dalam layanan dasar bagi kelompok rentan.
“Setiap hari harus menjadi ruang untuk menumbuhkan empati. Tanggung jawab moral mendorong kita untuk membantu sesama,” katanya.
Ia menegaskan penegakan HAM harus berjalan seiring dengan stabilitas sosial dan tata kelola pemerintah yang inklusif.
“Jangan takut membela kebenaran. Perjuangan terhadap keadilan harus terus berjalan, tetapi tetap dalam koridor konstitusi,” tambahnya.
Kaltara Siap Perkuat Kebijakan Berbasis HAM
Usai mengikuti rangkaian kegiatan, Pj Sekda Kaltara, Dr. Bustan, menyampaikan bahwa pesan Menteri HAM menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah.
“Peringatan ini mengajak kita memastikan program pembangunan selalu berpihak pada martabat manusia. Prinsip HAM harus hadir dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan,” tuturnya.
Ia menegaskan Pemprov Kaltara terus memperluas program yang mendorong partisipasi masyarakat, terutama dalam pengawasan pelayanan publik dan perluasan akses informasi. Penguatan kapasitas aparatur dan evaluasi berkala juga menjadi agenda penting untuk memastikan layanan semakin inklusif.
“Pemprov Kaltara berkomitmen mengembangkan sistem pelayanan yang adil, merata, dan menghargai setiap warga,” pungkasnya.
Peringatan Hari HAM 2025 ditutup dengan Musyawarah Pembangunan HAM, forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor dalam pemajuan hak asasi manusia di tingkat nasional.
