WARTA, TANJUNG SELOR – Kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang sudah rusak berat dan tidak lagi digunakan diusulkan untuk dilelang secara terbuka. Langkah ini dilakukan agar aset pemerintah yang tidak produktif tidak terus menumpuk dan membebani pengelolaan administrasi barang milik daerah.
Usulan tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, Datu Iqro Ramadhan. Ia mengaku telah menyampaikan persoalan kendaraan dinas yang tidak terpakai kepada Gubernur Kaltara dan Sekretaris Provinsi (Sekprov).
Menurutnya, kendaraan yang kondisinya sudah tidak layak digunakan sebaiknya segera diproses melalui mekanisme penghapusan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Salah satunya saya sudah lapor dengan Pak Gubernur dan Pak Sekda. Saran saya, mobil-mobil yang sudah tidak terpakai dan rusak untuk kita lelang, untuk kita hapus melalui proses lelang,” ujar Datu Iqro.
Ia menjelaskan, penghapusan kendaraan dinas tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada tahapan administrasi dan penilaian aset yang harus dipenuhi sebelum proses pelelangan dilaksanakan.
Salah satu tahapannya adalah penilaian atau appraisal oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penilaian tersebut diperlukan untuk menentukan nilai wajar kendaraan yang akan dilelang.
Setelah proses penilaian selesai, pelelangan dilakukan secara terbuka melalui mekanisme yang berlaku. Sementara itu, penyelesaian administrasi dan proses penghapusan aset menjadi tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola kendaraan tersebut.
Datu Iqro berharap langkah ini dapat mendorong penataan barang milik daerah agar lebih tertib dan transparan.
Kendaraan yang sudah tidak memiliki nilai guna operasional diharapkan tidak terus dibiarkan menumpuk. Sebaliknya, aset tersebut dapat diproses sesuai aturan sehingga pengelolaan barang milik pemerintah menjadi lebih efektif.
Usulan pelelangan ini juga menjadi bagian dari dorongan pembenahan tata kelola aset pemerintah daerah, sehingga setiap barang milik daerah dapat dikelola berdasarkan kondisi, fungsi, dan nilai ekonomisnya.
