WARTA, TARAKAN – Turunnya proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara Tahun 2026 menjadi perhatian serius DPRD. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dinilai perlu melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Komaruddin, saat kunjungan kerjanya di Kota Tarakan, Minggu (23/11/2025).
Ia menjelaskan, penurunan APBD 2026 dipicu oleh berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Penurunan anggaran ini harus kita hadapi bersama, dan tetap memastikan pembangunan prioritas di Kaltara tetap berjalan,” ujarnya.
Menurut Komaruddin, momentum ini harus menjadi pembelajaran bagi Pemprov Kaltara untuk mulai melakukan pembenahan dalam memaksimalkan sumber-sumber PAD, termasuk pengelolaan aset daerah yang dinilai belum optimal.
“Meski PAD menunjukkan pertumbuhan, tetapi nilainya masih jauh di bawah penerimaan TKD. Beberapa fraksi juga sudah menekankan pentingnya meningkatkan belanja modal serta mendorong optimalisasi PAD sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal,” tegasnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menambahkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga harus memiliki target PAD yang ideal setiap tahun.
“Kita punya BUMD yang perlu ditarget agar mampu menjadi penyumbang PAD secara ideal dan berkesinambungan. Begitu pula berbagai aset daerah yang bisa dikelola menjadi sumber PAD. Semua ini harus diinventarisasi dan dimaksimalkan,” ungkapnya.
Komaruddin menegaskan bahwa di tengah penurunan APBD, Pemprov tidak boleh menjalankan program yang hanya menghabiskan anggaran tanpa manfaat jelas.
“Semuanya harus terukur dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
