Hal tersebut mengemuka dalam evaluasi pengelolaan UPTD Pelabuhan Tengkayu I yang melibatkan Inspektorat Kaltara, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., menegaskan bahwa peningkatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas pelayanan.
“Selain pendapatan, kita juga harus memastikan pelabuhan bersih dan nyaman agar masyarakat puas,” katanya.
Menurutnya, pelabuhan merupakan salah satu fasilitas publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena itu, pengelola perlu memastikan aspek keamanan, kebersihan, ketertiban dan kenyamanan berjalan seiring dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah.
Salah satu persoalan yang dibahas adalah belum maksimalnya penerapan retribusi parkir berlangganan dan parkir menginap. Keterbatasan tenaga pengamanan menjadi salah satu kendala yang perlu segera dicarikan solusi.
Pemprov Kaltara meminta pengelola menyusun analisis kebutuhan sumber daya manusia agar pelayanan sekaligus pengawasan kawasan pelabuhan dapat berjalan lebih baik.
Penataan Pemanfaatan Aset
Selain persoalan pelayanan, evaluasi juga menemukan adanya penyewa aset daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran.
Sebagian penyewa diketahui menyampaikan keberatan terhadap tarif yang berlaku. Pemprov Kaltara memberikan ruang untuk mengajukan permohonan penyesuaian tarif agar persoalan tersebut dapat dibahas sesuai mekanisme.
Asisten Bidang Administrasi Publik Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM., M.AP., mengatakan setiap keberatan dapat disampaikan melalui prosedur yang tersedia.
“Silakan ajukan jika keberatan, nanti akan dipertimbangkan kebijakan yang sesuai,” jelasnya.
Namun, apabila kewajiban pembayaran tetap tidak dipenuhi, tim optimalisasi PAD akan melakukan langkah tindak lanjut sesuai ketentuan.
Bagi Pemprov Kaltara, pembenahan pengelolaan aset merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan manfaat aset daerah. Pengelolaan yang tertib diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap PAD sekaligus memastikan aset pemerintah digunakan secara optimal.
Evaluasi tersebut menjadi momentum bagi Pemprov Kaltara untuk membangun pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I yang tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
Dengan demikian, PAD meningkat, aset tertata, dan kualitas pelayanan pelabuhan ikut diperkuat.
