WARTA, NUNUKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemerataan energi listrik bagi masyarakat pedalaman dan perbatasan. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Kaltara Terang di Perbatasan Negeri di Gedung BPU Desa Sembakung Atap, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Ahad (14/9).
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal mengungkapkan bahwa masih terdapat 80 desa perbatasan dan 35 desa prioritas di Kaltara yang belum merasakan penerangan. Melalui program Kaltara Terang, pemerintah menargetkan rasio desa berlistrik 100 persen pada tahun 2030.
“Ini bukan sekadar soal lampu, tetapi cahaya harapan, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa,” tegasnya.
Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, mulai dari Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga miskin, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa-desa, hingga pembukaan layanan PLN baru di 19 lokasi perbatasan dan pedalaman.
Tak hanya fokus pada penerangan, Gubernur juga mendorong kolaborasi dunia usaha untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan mesin jahit listrik bagi pelaku UKM di Desa Linsayung, agar produk anyaman rotan dan kulit memiliki daya saing lebih tinggi.
“Program ini bukan hanya menghadirkan terang lampu, tetapi juga terang kehidupan dan masa depan masyarakat Kaltara,” ujarnya.
Selain sektor energi, Pemprov Kaltara juga menggulirkan pembangunan infrastruktur lainnya, seperti pembangunan jembatan di Desa Tagul, bantuan mesin alkon untuk antisipasi banjir di Desa Atap, hingga dukungan sarana pemuda dan pembangunan rumah adat.
Gubernur Zainal pun mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, PLN, hingga masyarakat, untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita besar pemerataan energi di Kaltara.
Acara tersebut turut dirangkai dengan jalan sehat dan dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kaltara H. Muhammad Nasir, SE., M.M., Kepala Dinas ESDM Ir. Yosua Batara Payangan, ST., M.Si., jajaran Forkopimda Nunukan, perangkat daerah, camat, kepala desa, serta masyarakat sekitar.
