WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada lanjut usia (lansia) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini ditandai melalui Lokakarya Sinergi Lintas Sektor: Eksplorasi Awal Kebijakan Kelanjutusiaan Provinsi Kaltarayang digelar di Hotel Luminor, Kamis (21/5).
Mewakili Gubernur Kaltara, Staf Ahli Gubernur Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan, Dr. Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P., membuka kegiatan tersebut sekaligus mengapresiasi dukungan Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), program kerja sama Australia–Indonesia yang mendukung penguatan layanan publik di berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Syahrullah menegaskan bahwa meningkatnya jumlah penduduk lansia harus diimbangi dengan kebijakan yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak mereka. Menurutnya, perhatian terhadap lansia bukan hanya soal pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup perlindungan sosial, administrasi kependudukan, lingkungan yang ramah lansia, hingga kesempatan untuk tetap aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
“Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia harus direspons dengan kebijakan yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak lansia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi lansia di Kaltara sangat beragam. Mulai dari lansia perempuan, lansia miskin, penyandang disabilitas, hingga mereka yang tinggal di wilayah perbatasan, pedalaman, dan pesisir yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Karena itu, penyusunan kebijakan harus mengedepankan prinsip Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) agar tidak ada kelompok rentan yang tertinggal dalam pembangunan.
Syahrullah menambahkan, Pemprov Kaltara berkomitmen memperkuat kebijakan kelanjutusiaan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Melalui lokakarya ini, pemerintah berharap dapat membangun kesamaan persepsi terkait isu-isu strategis yang dihadapi lansia di Kaltara sekaligus merumuskan langkah konkret untuk penanganannya.
“Diharapkan dari kegiatan ini lahir pemahaman bersama mengenai isu strategis kelanjutusiaan di Kaltara, sekaligus menghasilkan rumusan awal penyusunan rancangan peraturan gubernur dan rencana aksi daerah kelanjutusiaan,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan perlindungan, penghormatan, dan pelayanan yang layak bagi kelompok rentan.
Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor, membangun basis data yang terintegrasi, serta menghadirkan layanan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat lanjut usia.
“Pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang memastikan setiap warga, termasuk lansia, dapat hidup sehat, aman, produktif, dan bermartabat,” pungkasnya.
Lokakarya tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kaltara Dr. Obed Daniel L.T., S.Hut., M.M. serta Provincial Lead SKALA Nurul Affandi, bersama sejumlah perwakilan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
