WARTA, TANJUNG SELOR — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muhammad Nasir, memberikan apresiasi kepada Aliansi Masyarakat Perbatasan yang sukses menggelar seminar nasional terkait pembahasan Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) dengan menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat.
Menurut Nasir, forum tersebut menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk mendapatkan penjelasan komprehensif mengenai perjuangan pemekaran wilayah di kawasan perbatasan. Kehadiran narasumber pusat dinilai mempercepat arus informasi dan memberi jawaban langsung atas berbagai pertanyaan masyarakat.
“Kami dari DPRD tentu sangat mendukung kegiatan aliansi ini. Apalagi narasumbernya langsung dari pusat, sehingga masyarakat bisa mendengar paparan yang jelas dan terperinci,” ujar Nasir, Selasa (24/11/2025).
Ia menilai, inisiatif menghadirkan pemateri dari kementerian terkait menunjukkan efisiensi dan kepedulian aliansi terhadap masyarakat perbatasan. Dengan begitu, warga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk mencari informasi ke Jakarta.
“Tidak perlu lagi masyarakat kita jauh-jauh ke Jakarta. Semua informasi penting bisa didengar langsung di daerah,” tegasnya.
Namun demikian, Nasir mengingatkan bahwa persoalan mendasar pemekaran bukan berasal dari daerah, melainkan akibat moratorium yang masih diberlakukan pemerintah pusat terhadap pembentukan DOB.
“Selama moratorium belum dicabut, proses pemekaran tidak bisa berjalan. Kendalanya ada di pusat, bukan di daerah,” jelasnya.
Ia berharap penjelasan langsung dari pejabat pusat dalam forum tersebut mampu memperkuat pemahaman publik serta menjadi penguat semangat perjuangan masyarakat perbatasan agar aspirasi pemekaran tetap diperjuangkan.
