WARTA, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Nunukan terkait Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Tanggapan tersebut dibacakan Plt. Sekretaris Daerah Nunukan, R. Iwan Kurniawan, pada rapat paripurna, Jumat (28/11/2025).
Dalam kesempatan itu, pemerintah menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan yang diberikan seluruh fraksi. Menurut Plt. Sekda, pandangan fraksi menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan anggaran agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami menghargai pandangan fraksi dan akan menjadikannya sebagai bahan perbaikan agar APBD lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dorongan Peningkatan PAD
Menjawab pandangan Fraksi Hanura, pemerintah sepakat bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu menjadi fokus. Sektor perkebunan, hasil laut, transportasi air, hingga layanan publik dinilai masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan kekuatan fiskal daerah.
“Potensi pendapatan masih besar. Pemerintah akan memperkuat regulasi, mendorong digitalisasi layanan, dan meningkatkan koordinasi agar pemungutan PAD lebih optimal,” jelas Iwan.
Pemerataan Penganggaran
Terkait pemerataan pembangunan di seluruh daerah pemilihan (dapil), pemerintah menegaskan bahwa penyusunan anggaran selalu mengacu pada data kebutuhan dan asas keadilan. Transparansi anggaran juga akan ditingkatkan melalui dokumen perencanaan yang dapat diakses publik.
“Pembagian anggaran tetap objektif dan berbasis data kebutuhan agar tidak memunculkan kesenjangan antarwilayah,” katanya.
Pelabuhan Lintas Batas dan Infrastruktur Jalan
Menanggapi percepatan operasional Pelabuhan Lintas Batas Negara (LBN), pemerintah mengungkapkan bahwa koordinasi terus dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait. Pelabuhan tersebut dinilai strategis dari sisi ekonomi, sosial, dan keamanan.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, pemerintah memastikan beberapa pekerjaan jalan di Kecamatan Sebatik, Krayan, Nunukan Selatan, dan wilayah pedalaman lainnya sudah berjalan dan menjadi prioritas percepatan.
“Akses jalan di wilayah seperti Krayan butuh percepatan. Banyak program sudah berjalan dan kami targetkan peningkatannya,” tambahnya.
Penataan Dermaga dan Transportasi Air
Pemerintah juga menegaskan bahwa penataan dermaga dan terminal transportasi air terus dilakukan. Setiap fasilitas yang beroperasi wajib memiliki izin dan memenuhi standar keselamatan. “Mulai 31 Desember 2025, dermaga tanpa izin tidak diperkenankan beroperasi. Ini demi keselamatan penumpang,” tegasnya.
Ketenagakerjaan dan UMKM
Menanggapi persoalan tenaga kerja lokal, pemerintah menyatakan akan melakukan evaluasi serta memperluas pelatihan agar masyarakat memiliki daya saing lebih baik.
Pada sektor UMKM, dukungan pemerintah akan diperkuat melalui pembiayaan bunga rendah, pelatihan usaha, optimalisasi pemasaran digital, dan program sertifikasi halal.“UMKM adalah penggerak ekonomi daerah. Tahun depan, program penguatan akan ditingkatkan,”sebutnya.
Beasiswa Pendidikan
Pemerintah juga memastikan bahwa program beasiswa akan diperluas melalui kerja sama dengan lebih banyak perguruan tinggi agar semakin banyak pelajar Nunukan yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi.“Kami ingin lebih banyak anak-anak Nunukan mengakses pendidikan tinggi melalui program beasiswa,”tutupnya.
Rapat paripurna berlangsung kondusif dan diakhiri dengan pencatatan seluruh poin tanggapan sebagai dasar pembahasan lanjutan. Pemerintah berharap Perubahan APBD 2026 dapat semakin mencerminkan aspirasi masyarakat dan menghadirkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.
