WARTA, NUNUKAN – Kinerja pengendalian harga di Kabupaten Nunukan menunjukkan tren positif. Pada Maret 2026, inflasi daerah ini tercatat tetap terkendali dan menjadi yang terendah di Provinsi Kalimantan Utara.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan (month-to-month) Nunukan mencapai 0,53 persen. Sementara secara tahun kalender (year-to-date) tercatat 1,60 persen, dan inflasi tahunan (year-on-year) berada di angka 1,96 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,09.
Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan daerah lain di Kaltara. Sebagai perbandingan, inflasi tahunan di Tanjung Selor mencapai 3,06 persen, sedangkan Kota Tarakan berada di angka 3,81 persen.
Kepala BPS Kabupaten Nunukan menyebut kondisi ini mencerminkan stabilitas harga yang relatif terjaga di tengah dinamika ekonomi.
“Inflasi Maret 2026 masih rendah dan terkendali. Ini menunjukkan stabilitas harga tetap terjaga meskipun ada kenaikan pada beberapa kelompok pengeluaran,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, inflasi yang rendah menjadi indikator positif bagi perekonomian daerah karena turut menjaga daya beli masyarakat.
“Dengan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat relatif stabil dan aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.
Secara umum, inflasi tahunan di Nunukan dipicu oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, seperti perawatan pribadi dan jasa lainnya. Selain itu, kelompok makanan, minuman dan tembakau, perumahan, air, listrik, serta bahan bakar rumah tangga juga memberikan andil terhadap kenaikan harga.
Namun demikian, tekanan inflasi berhasil diredam oleh penurunan harga pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.
Lebih lanjut, tren inflasi di Nunukan dalam beberapa waktu terakhir dinilai cukup stabil. Sepanjang tahun 2025, inflasi berada di kisaran 1,7 hingga 2,2 persen. Memasuki awal 2026 sempat mengalami kenaikan, namun kembali melandai menjadi 1,96 persen pada Maret.
“Ini menandakan tekanan harga mulai mereda,” tambahnya.
Meski demikian, BPS tetap mengingatkan adanya potensi kenaikan harga, khususnya pada komoditas kebutuhan pokok yang berpengaruh besar terhadap inflasi.
“Kami terus memantau perkembangan harga di lapangan agar langkah pengendalian dapat dilakukan secara tepat,” tegasnya.
Ke depan, BPS Kabupaten Nunukan akan terus melakukan pemantauan harga secara berkala serta menyajikan data statistik yang akurat sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
