WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus memperkuat langkah agar UMKM lokal tidak sekadar menjadi penonton di tengah derasnya investasi dan pertumbuhan kawasan industri.
Melalui program SINERGI Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara), pemerintah daerah mempertemukan langsung kebutuhan industri dengan kemampuan UMKM lokal, sekaligus membuka peluang kemitraan agar produk dan jasa pengusaha Kaltara masuk ke rantai pasok industri.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menghadiri Temu Bisnis Terarah SINERGI Kaltara bertema “Kemitraan Kebutuhan Industri dengan Ketersediaan UMKM Lokal” di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (18/8/2026).
Turut hadir Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., Sekretaris Provinsi Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., perwakilan Kementerian UMKM, Bank Indonesia, PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN), serta para pelaku UMKM Kaltara.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa UMKM Kaltara harus dibangun secara bersama-sama agar semakin tangguh, berkembang, dan mampu naik kelas.
“Kita tidak ingin pelaku UMKM berjalan sendiri-sendiri. Kita ingin UMKM semakin tangguh, menjadi lebih luas, naik kelas, dan menjadi bagian dari rantai pasok di kawasan industri,” tegas Zainal.
Menurutnya, investasi yang masuk ke Kaltara harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pengusaha lokal. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat dalam deretan angka, tetapi harus dirasakan langsung oleh pelaku usaha.
“Kita ingin investasi yang hadir di Kaltara tidak hanya menghasilkan deretan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi menjadi nilai tambah bagi pengusaha lokal. UMKM tidak hanya sebagai penonton, tetapi menjadi pemain utama,” ujarnya.
SINERGI Kaltara Jadi Jembatan UMKM dan Industri
Gubernur menjelaskan, SINERGI Kaltara menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempertemukan secara langsung kebutuhan industri dengan kemampuan UMKM.
Menurutnya, peluang tersebut harus diikuti kesiapan dari sisi kualitas produk dan pemenuhan berbagai persyaratan yang ditetapkan industri.
Ia meminta pelaku UMKM terus meningkatkan kualitas produksi, memperbaiki kemasan, memenuhi standar, serta melengkapi berbagai persyaratan, termasuk sertifikasi halal.
Zainal mengungkapkan, persoalan kemasan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi UMKM Kaltara. Berdasarkan komunikasi dengan Kementerian UMKM, banyak pelaku usaha yang masih menggunakan proses pengemasan secara semi-manual dan belum didukung mesin.
“Saya sudah sampaikan kepada kementerian. Pelaku usaha kita sudah ribuan jumlahnya dan salah satu masalah utama adalah packaging atau kemasan, masih semi-manual, belum menggunakan mesin,” ungkapnya.
Karena itu, Pemprov Kaltara berharap dukungan Kementerian UMKM dapat membantu pengadaan mesin pengemasan bagi pelaku usaha di daerah.
Dukungan tersebut dinilai penting agar produk UMKM Kaltara mampu meningkatkan kualitas, daya saing, serta memenuhi standar yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar yang lebih luas.
Desain Produk Juga Jadi Perhatian
Selain persoalan kemasan, Pemprov Kaltara juga mendorong peningkatan tampilan dan desain produk UMKM.
Gubernur mengatakan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan dukungan dalam pengembangan desain produk.
“Kami juga sudah bertemu Kementerian Ekraf, langsung bertemu menteri. Mereka akan membantu desain produk supaya lebih menarik. Jadi begitu melihat produk, orang langsung ingin membeli,” katanya.
Menurut Zainal, peningkatan kualitas tidak hanya menyangkut isi produk, tetapi juga tampilan. Kemasan dan desain yang menarik akan meningkatkan daya jual sekaligus memperkuat citra produk lokal.
KIPI dan PKN Siap Prioritaskan UMKM Kaltara
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Kaltara juga memperkuat komitmen kemitraan melalui penandatanganan MoU dengan PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) dan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN).
Kerja sama tersebut diarahkan untuk membuka akses lebih luas bagi UMKM Kaltara agar dapat masuk dalam rantai pasok dan ekosistem industri.
Gubernur meminta perusahaan besar yang beroperasi di Kaltara memberikan ruang dan kesempatan kepada pengusaha lokal.
“Saya pernah mendapat laporan di kawasan KIPI sudah dibangun tempat-tempat untuk UMKM. Industri dan kawasan industri lainnya juga harus memberikan kesempatan kepada UMKM kita untuk masuk ke sana,” ujarnya.
Menurut Gubernur, keberadaan ruang usaha di kawasan industri harus dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi produk lokal. Dengan demikian, aktivitas ekonomi di kawasan industri dapat ikut menggerakkan usaha masyarakat Kaltara.
MoU dengan KIPI dan PKN diharapkan tidak berhenti pada dokumen kerja sama, tetapi berlanjut menjadi kemitraan nyata dengan memberikan kesempatan dan prioritas kepada UMKM Kaltara sesuai kemampuan serta standar yang dipersyaratkan.
UMKM Kaltara Didorong Naik Kelas
Gubernur menegaskan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun UMKM. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian, perbankan, industri besar, dan pelaku usaha.
Temu Bisnis Terarah SINERGI Kaltara menjadi ruang untuk mempertemukan seluruh pihak tersebut sehingga kebutuhan industri dapat diketahui secara langsung dan UMKM dapat mempersiapkan diri.
“Yang paling penting, kualitas harus kita produksi dan syarat-syarat harus terpenuhi,” tegasnya.
Dengan penguatan kemitraan tersebut, Pemprov Kaltara berharap semakin banyak produk lokal yang mampu masuk ke kawasan industri, memperluas pasar, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan nilai tambah di daerah.
SINERGI Kaltara pun diarahkan bukan sekadar menjadi program pertemuan, tetapi menjadi jembatan nyata yang mengubah UMKM lokal dari penonton menjadi pemain utama dalam pertumbuhan ekonomi Kaltara.
