WARTA, BULUNGAN – Pelestarian hutan mangrove tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Semangat inilah yang menjadi fokus pelaksanaan Forest Programme (FP) VI di Desa Sekatak Buji, Kabupaten Bulungan, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
Melalui program yang didukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara bersama para mitra internasional, pelestarian mangrove diharapkan mampu berjalan beriringan dengan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi sumber daya alam.
Deputy Chief Technical Advisor (DCTA) FP VI, Ir. M. Khairul Rizal, M.Si., menegaskan keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
“FP VI dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pelestarian mangrove harus berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi warga melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab,” ujar Khairul Rizal.
Menurutnya, program ini menerapkan pendekatan Free, Prior and Informed Consent (FPIC/PADIATAPA) dan Participatory Land Use Planning (PLUP) yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan arah pengelolaan wilayah berdasarkan kearifan lokal, adat istiadat, serta potensi yang dimiliki desa.
Tak hanya berfokus pada rehabilitasi dan konservasi kawasan mangrove, FP VI juga menghadirkan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Di antaranya pelatihan ekonomi produktif, penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), pengembangan usaha berbasis mangrove, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan desa agar masyarakat mampu mengelola potensi wilayahnya secara mandiri.
Dalam sesi diskusi bersama warga, salah satu peserta mengangkat potensi budidaya udang sebagai peluang ekonomi yang dapat dikembangkan melalui program tersebut.
Menanggapi hal itu, Khairul menilai pengembangan usaha harus bertumpu pada potensi lokal sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau ekosistem mangrove semakin baik, populasi udang juga diharapkan meningkat. Dengan begitu, masyarakat bisa mengolah hasilnya sendiri tanpa harus mendatangkan bahan baku dari luar,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain meningkatkan kapasitas masyarakat, FP VI juga memperkuat peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai mitra utama dalam pelaksanaan program. KPH akan mendampingi masyarakat dalam berbagai kegiatan, mulai dari rehabilitasi kawasan hingga pengelolaan usaha berbasis hutan secara berkelanjutan.
Program ini juga mendorong lahirnya berbagai inisiatif di tingkat desa, seperti penyusunan regulasi perlindungan mangrove, patroli kawasan berbasis masyarakat, hingga sinkronisasi program pembangunan desa dengan pemerintah daerah agar pengelolaan hutan mangrove dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Salah satu upaya yang akan diperkuat adalah pelaksanaan patroli bersama antara masyarakat dan KPH untuk mencegah kerusakan kawasan mangrove sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir.
Khairul memastikan seluruh pelaksanaan FP VI dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk dalam pengelolaan anggaran program.
“Seluruh penggunaan anggaran diawasi sesuai standar yang berlaku agar tepat sasaran, efektif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Sekatak Buji,” tegasnya.
Sebagai informasi, Forest Programme VI didanai melalui hibah sebesar 20 juta Euro yang merupakan kerja sama antara KfW sebagai lembaga donor, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai penerima hibah, dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebagai executing agency.
Melalui kolaborasi tersebut, Desa Sekatak Buji diharapkan dapat menjadi contoh keberhasilan pengelolaan ekosistem mangrove yang mengedepankan partisipasi masyarakat, kearifan lokal, serta keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan warga pesisir.
