WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, khususnya akses jalan menuju Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan.
Meski terkendala keterbatasan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi nasional, Pemprov Kaltara tak tinggal diam. Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim), pemerintah daerah mengajukan pembiayaan pembangunan jalan pendekat tersebut ke pemerintah pusat melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Helmi, mengakui bahwa pada tahun ini belum tersedia alokasi anggaran dari APBD untuk melanjutkan proyek tersebut. Namun, pihaknya tetap optimistis melalui dukungan pemerintah pusat.
“Tahun ini belum ada alokasi dari APBD karena efisiensi anggaran. Tapi usulan melalui Inpres Jalan Daerah sudah kami ajukan dan saat ini masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut Helmi, jika usulan tersebut disetujui, maka pelaksanaan pembangunan akan mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat, mengingat sumber pendanaannya berasal dari APBN.
“Karena ini melalui Inpres, nantinya skema pelaksanaan diatur pusat. Kita di daerah tinggal menindaklanjuti,” jelasnya.
Ia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk memastikan usulan tersebut mendapat perhatian dan segera direalisasikan. Akses jalan menuju KIHI dinilai sangat vital dalam mendukung pengembangan kawasan industri strategis di Kaltara.
“Kami berharap ada kabar baik dalam waktu dekat, karena akses ini sangat penting untuk menunjang konektivitas dan percepatan investasi di kawasan industri,” pungkasnya.
