WARTA, TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas di wilayah perbatasan. Hal itu disampaikan saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi V DPR RI Masa Persidangan I Tahun 2025–2026 di Kantor Wali Kota Tarakan, Senin (27/10).
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi V DPR RI terhadap pembangunan di Bumi Benuanta.
“Kehadiran Komisi V DPR RI menjadi bukti nyata dukungan dan perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan konektivitas dan infrastruktur di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Zainal mengungkapkan, salah satu kebutuhan mendesak adalah pembangunan jembatan di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, yang menjadi jalur utama penghubung antar kecamatan. Banyak jembatan di kawasan tersebut rusak akibat banjir dan faktor usia.
“Kami bersyukur karena pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah berkomitmen memberikan bantuan senilai Rp150 miliar untuk pembangunan jembatan di wilayah perbatasan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kehadiran jembatan baru akan mempercepat mobilitas warga dan memperlancar distribusi logistik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Jembatan bukan hanya infrastruktur fisik, tapi urat nadi ekonomi. Dengan konektivitas yang baik, harga kebutuhan bisa turun, aktivitas ekonomi meningkat, dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan ikut terdongkrak,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Syaiful Huda, M.K.P., menyampaikan komitmen pihaknya untuk memperjuangkan agenda pembangunan strategis di Kaltara, termasuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanjung Selor.
“Kami terus berkonsolidasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk mempercepat terbitnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah. Insyaallah, Januari mendatang PP pemekaran DOB akan ditandatangani Presiden Prabowo,” ujarnya.
Syaiful menegaskan, posisi Kaltara sebagai provinsi termuda dan garda terdepan Indonesia di perbatasan Malaysiaharus mendapat perhatian khusus dalam hal pembangunan infrastruktur, transportasi, dan pelabuhan.
“Kaltara adalah halaman depan Indonesia. Karena itu, kami dari Komisi V akan terus memperjuangkan percepatan pembangunan dan peningkatan konektivitas di wilayah ini,” tandasnya.
Kunker tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah se-Kaltara, serta perwakilan kementerian dan lembaga mitra Komisi V DPR RI.
