WARTA, NUNUKAN – Kondisi pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia kembali menjadi sorotan tajam. Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nunukan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa fasilitas pendidikan di Kecamatan Sebatik, Senin (2/2/2026). Hasilnya mengejutkan: mulai dari gedung baru yang terancam roboh hingga ancaman binatang liar dari hutan sekitar.
Gedung Dua Tahun yang “Lumpuh”
Titik pertama yang dikunjungi adalah SD 005 Sungai Limau. Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Dr. Andi Muliyano, SH, MH, bersama Ketua Komisi II Andi Fajrul Syam, Ramsah, dan Ketua Komisi III Ryan Antoni, mendapati fakta memprihatinkan. Sebuah bangunan yang baru berusia dua tahun kini tak lagi bisa digunakan.
”Kami melihat ada bangunan baru, kurang lebih dua tahun berdiri, tapi sudah rusak berat akibat pergerakan tanah (longsor). Air merembes masuk dan ruangan harus dikosongkan karena sangat berbahaya bagi keselamatan murid dan guru,” ujar Andi Mulyono dengan nada prihatin.
Keamanan Siswa Terancam Satwa Liar
Tak hanya soal infrastruktur bangunan, DPRD juga menyoroti ketiadaan pagar pengaman di SD 005 Sungai Limau. Lokasi sekolah yang berbatasan langsung dengan semak belukar dan hutan membuat area belajar sering dimasuki binatang liar.
”Pagar pengaman itu krusial. Bagaimana siswa bisa konsentrasi belajar kalau ada risiko binatang liar masuk ke sekolah? Kenyamanan dan keamanan adalah syarat mutlak,” tegas Andi Mulyono.
Masalah aksesibilitas juga menjadi catatan merah. Jalan menuju sekolah yang rusak dan berlubang dianggap “jalur maut” bagi orang tua dan siswa yang melintas setiap hari. DPRD mendesak Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR segera berkolaborasi menghitung anggaran perbaikan akses jalan tersebut.
Potret Kesenjangan di SD 001 Sebatik Timur
Beralih ke SD 001 Sebatik Timur, tim DPRD menemukan masalah klasik: krisis ruang kelas. Kondisi ini memaksa siswa belajar secara bergantian (shift pagi dan siang), yang dinilai tidak efektif untuk penyerapan materi pelajaran.
Melihat fenomena ini, DPRD Nunukan mengeluarkan pernyataan keras terkait Pendidikan yang Berkeadilan. Andi Mulyono mengingatkan Pemerintah Daerah agar tidak “pilih kasih” antara sekolah negeri dan swasta.
”Anak-anak di sekolah swasta juga warga Nunukan. Mereka berhak mendapatkan dukungan fasilitas yang sama. Jangan ada sekat atau kesenjangan mutu, karena tujuannya satu: mencetak generasi berkualitas standar nasional,” tambahnya.
Apresiasi Seragam, Sentil Kesejahteraan
Meski banyak catatan kritis, DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan atas program seragam gratis dan peningkatan penampilan tenaga pendidik yang kini lebih layak. Namun, Andi mengingatkan bahwa penampilan luar saja tidak cukup.
”Kesejahteraan guru harus tetap jadi prioritas. Kita tidak bisa menuntut kualitas pendidikan yang tinggi tanpa memperhatikan nasib para pengajarnya,” pungkasnya.
