WARTA, MAKASSAR — Untuk memperkuat peran dan fungsi legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa (21/10/2025).
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah, bersama anggota Adama, Muhammad Mansur, dan Hj. Nadia. Rombongan diterima langsung oleh perwakilan DPRD Makassar untuk berdiskusi terkait mekanisme pengelolaan dan penyerapan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.
“Kunker ini bertujuan memperdalam pemahaman anggota DPRD Nunukan terhadap sistem penyerapan aspirasi masyarakat yang diterapkan di DPRD Makassar,” ujar Arpiah.
Menurutnya, sistem pengelolaan Pokir yang baik akan berdampak langsung pada efektivitas pembangunan daerah. Oleh karena itu, DPRD Nunukan ingin mempelajari bagaimana DPRD Makassar menjalankan mekanisme penyerapan aspirasi secara transparan, akuntabel, dan berbasis prioritas kebutuhan masyarakat.
“Sebagai kota besar dengan sistem pemerintahan yang sudah maju, DPRD Makassar tentu memiliki pola kerja yang bisa menjadi contoh bagi kami untuk meningkatkan kualitas Pokir di Nunukan,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Makassar memaparkan proses pengumpulan, verifikasi, hingga penyaluran Pokiryang dilakukan secara terstruktur mulai dari reses, forum konsultasi publik, hingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Selain itu, hasil Pokir juga disinkronkan dengan RPJMD agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam program pembangunan jangka menengah daerah.
“Pola transparansi dan integrasi yang dilakukan DPRD Makassar ini akan kami adaptasi dengan menyesuaikan kondisi di Kabupaten Nunukan,” ujar Arpiah.
Menariknya, DPRD Nunukan juga mempelajari penggunaan aplikasi digital Pokir, yang digunakan DPRD Makassar untuk mempercepat proses input, validasi, dan pelaporan aspirasi masyarakat.
Arpiah menilai, sistem digital ini sangat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi data aspirasi masyarakat.
“Digitalisasi Pokir ini akan kami pelajari lebih lanjut karena bisa menjadi solusi mempercepat proses penyusunan dan pengawasan program pembangunan,” jelasnya.
Ia berharap hasil dari kunjungan kerja tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kinerja DPRD Nunukan dalam menyusun dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam program pembangunan yang nyata.
“Hasil pembelajaran dari DPRD Makassar akan kami jadikan referensi untuk membangun sistem penyerapan aspirasi yang lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
