spot_img
More
    spot_img

    DPRD Kaltara Lakukan Pengawasan Lapangan, Pastikan Kualitas Proyek 2025 Terjaga

    WARTA, TANJUNG SELOR – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan pengawasan lapangan terhadap sejumlah proyek pembangunan Tahun Anggaran 2025 di wilayah Kabupaten Bulungan.

    Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen DPRD dalam memastikan seluruh program yang dilaporkan dalam LKPJ Gubernur berjalan sesuai perencanaan, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun manfaatnya bagi masyarakat.

    Kegiatan monitoring tersebut melibatkan tiga anggota Pansus, yakni Alimuddin, H. Hamka, dan Herman. Mereka turun langsung ke lapangan untuk meninjau progres pekerjaan serta mencocokkan pelaksanaan di lapangan dengan dokumen perencanaan.

    Peninjauan diawali di kawasan Kantor DPRD Kaltara, dengan melihat pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai penting dalam mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan.

    Selanjutnya, tim Pansus juga meninjau progres pematangan lahan untuk beberapa instansi, seperti Kantor Satpol PP, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop), serta Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara.

    “Pematangan lahan merupakan tahapan awal yang sangat menentukan keberlanjutan pembangunan fisik ke depan. Kami ingin memastikan seluruh proses ini berjalan dengan baik,” ujar Alimuddin.

    Selain itu, perhatian juga diberikan pada pengadaan meubeleur di Gedung Diklat BPSDM. Pansus memastikan kesesuaian spesifikasi barang dengan dokumen perencanaan guna mendukung kenyamanan aparatur dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan.

    Usai kegiatan lapangan, Pansus melanjutkan dengan rapat internal di Kantor DPRD Kaltara untuk membahas hasil temuan serta memverifikasi kelengkapan administrasi proyek. Hasil monitoring tersebut nantinya akan menjadi bahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Kaltara.

    Melalui kegiatan ini, DPRD Kaltara berharap seluruh program pembangunan dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (*)

    Baca Juga:  Program Makan Bergizi Gratis di Tarakan Kembali Ditunda

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU