WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus berupaya memperjuangkan insentif bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah perbatasan. Saat ini, Pemprov Kaltara masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat terkait kriteria penerima insentif sesuai Perpres Nomor 81 Tahun 2025.
Kepala Dinkes Kaltara, Usman, menjelaskan bahwa sejauh ini wilayah yang masuk kategori Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) di Kaltara adalah Kabupaten Nunukan dan Malinau.
“Namun kriterianya masih akan dipetakan lebih lanjut, apakah beberapa wilayah terpencil juga masuk kategori atau tidak,” kata Usman.
Menurutnya, di wilayah perbatasan Sebatik, Kabupaten Nunukan, sudah terdapat dokter spesialis yang siap mendukung layanan kesehatan masyarakat. Namun, pihaknya masih menunggu keputusan Kementerian Kesehatan mengenai apakah rumah sakit kelas C juga termasuk dalam kriteria penerima insentif.
“Kalau rumah sakit kelas C ikut masuk kriteria, maka jumlah dokter spesialis yang bisa mendapatkan insentif akan jauh lebih banyak, bahkan bisa mencapai puluhan orang. Ini tentu sangat membantu pelayanan kesehatan,” jelas Usman.
Pemprov Kaltara, lanjutnya, akan terus melakukan pemetaan terhadap daerah yang memiliki dokter spesialis agar datanya sinkron dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, insentif yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di perbatasan.
“Prinsipnya, kami mendukung penuh kebijakan ini. Tinggal menunggu daftar resmi dari Kemenkes untuk kemudian kami tindak lanjuti di daerah,” tegasnya.
Usman optimistis dengan adanya insentif dokter spesialis, pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan dan terpencil akan semakin kuat, sekaligus menjadi motivasi bagi tenaga medis untuk mengabdi di daerah dengan tantangan geografis yang tinggi.
