spot_img
More
    spot_img

    Disnakertrans Kaltara Tegaskan Perusahaan Dilarang Bayar Upah di Bawah UMP

    WARTA, TANJUNG SELOR – Perusahaan di Kalimantan Utara (Kaltara) diingatkan agar tidak membayar pekerja dengan upah di bawah ketentuan minimum yang telah ditetapkan pemerintah. Kepatuhan terhadap aturan pengupahan menjadi salah satu fokus pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara.

    Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disnakertrans Kaltara, H. Asnawi, menegaskan pembayaran upah di bawah standar minimum merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan yang harus menjadi perhatian setiap perusahaan.

    Menurutnya, pemeriksaan norma ketenagakerjaan yang dilakukan terhadap perusahaan juga mencakup pemenuhan hak pekerja, khususnya terkait pembayaran upah.

    “Dalam pemeriksaan norma ketenagakerjaan, salah satu yang diperiksa adalah masalah upah. Yang jelas, perusahaan tidak boleh membayar upah pekerja di bawah upah minimum,” tegas Asnawi.

    Ia menjelaskan, ketentuan pengupahan memiliki sejumlah tingkatan, mulai dari Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hingga Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Masing-masing ditetapkan dengan ketentuan dan besaran yang berlaku sesuai regulasi.

    Asnawi menyebutkan, penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan tuntutan peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga memperhatikan kemampuan pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

    Dalam proses pembahasan, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kedua pihak memiliki pertimbangan masing-masing yang perlu dibahas secara proporsional.

    “Serikat pekerja tentu menginginkan upah yang lebih tinggi, sedangkan pengusaha juga memiliki pertimbangan tersendiri. Pemerintah berada di tengah-tengah untuk memfasilitasi agar keputusan yang diambil bisa mempertimbangkan kedua kepentingan tersebut,” ungkapnya.

    Keterlibatan unsur pemerintah, pengusaha, pekerja, dan akademisi dalam Dewan Pengupahan diharapkan menghasilkan kebijakan yang tetap memberikan perlindungan kepada pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.

    Melalui pengawasan ketenagakerjaan, Disnakertrans Kaltara mendorong perusahaan memenuhi kewajiban pengupahan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hak pekerja dapat terlindungi dan hubungan industrial tetap berjalan dengan baik.

    Baca Juga:  BKAD Kaltara Pastikan Anggaran Rp36,96 Miliar untuk PPPK Sesuai Ketentuan

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU