WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah terus mendorong transisi energi bersih di Kalimantan Utara. Sejalan dengan program nasional dedieselisasi, pembangkit listrik berbahan bakar diesel di sejumlah wilayah secara bertahap akan digantikan dengan pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., melalui Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Abdul Muis, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
“Saat ini pemerintah memiliki program dedieselisasi, yaitu secara bertahap menghentikan penggunaan pembangkit diesel berbahan bakar fosil dan menggantinya dengan pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan,” kata Abdul Muis.
Menurutnya, proses transisi tidak dapat dilakukan sekaligus karena membutuhkan kesiapan infrastruktur, teknologi, serta dukungan anggaran yang cukup besar. Oleh sebab itu, penggantian pembangkit dilakukan secara bertahap sesuai program yang disiapkan pemerintah pusat.
“Nanti secara bertahap akan didatangkan pembangkit-pembangkit baru sesuai potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Tidak bisa sekaligus karena memerlukan investasi yang besar,” ujarnya.
Abdul Muis menjelaskan, Kalimantan Utara memiliki potensi EBT yang sangat melimpah. Mulai dari tenaga air, tenaga surya, hingga sumber energi terbarukan lainnya yang dinilai mampu menjadi solusi penyediaan listrik jangka panjang, khususnya di wilayah perbatasan dan desa-desa terpencil.
“Potensi EBT kita sangat besar. Persoalannya bukan pada sumber energinya, tetapi bagaimana menyiapkan pembiayaan dan pembangunan infrastrukturnya,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Dinas ESDM Kaltara telah melakukan pemetaan terhadap desa-desa isolated atau wilayah yang belum terjangkau sistem kelistrikan secara optimal. Data tersebut menjadi dasar pengusulan program kepada Kementerian ESDM agar mendapat dukungan pembangunan pembangkit energi terbarukan.
“Kami sudah melakukan pemetaan desa-desa yang masih bergantung pada pembangkit diesel maupun yang belum menikmati layanan listrik secara maksimal. Data ini menjadi dasar usulan kepada pemerintah pusat,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM telah menyiapkan sejumlah program pengembangan pembangkit EBT di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Utara. Program tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses listrik sekaligus menekan penggunaan bahan bakar minyak yang selama ini menjadi andalan pembangkit diesel.
Dengan transisi menuju energi bersih, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara optimistis sistem kelistrikan akan menjadi lebih andal, efisien, dan ramah lingkungan. Selain mendukung target nasional pengurangan emisi karbon, pengembangan pembangkit berbasis EBT juga diharapkan mampu menghadirkan pasokan listrik yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan terpencil Bumi Benuanta.
